Lombok Post
Praya

Pemkab Loteng Dinilai Tak Serius

POTRET LARAP: Inilah potret sosialisasi Larap warga Kelebuh, Praya Timur Lombok Tengah, yang dilaksanakan Pemkab, beberapa hari lalu.

PRAYA – Sejumlah kalangan di Lombok Tengah (Loteng), menilai Pemkab tidak serius menangani pembangunan Dam Mujur di Praya Timur.A�A�A� a�?Belum selesai urusan Dam Mujur, sudah ada masalah pembangunan kantor bupati,a�? sindir anggota fraksi Gerindra DPRD Loteng M Tauhid, kemarin.

Ia menekankan, jika Dam Mujur lebih bermanfaat besar bagi kepentingan masyarakat, maka kenapa tidak pembangunan kantor bupati dievaluasi. Lalu, Pemkab fokus menyelesaikan program yang sudah dirancang sejak 45 tahun silam tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Loteng itu pun, mengambil kutipan kalimat yang disampaikan salah satu tokoh masyarakat Desa Kelebuh, yang juga mantan Kepala Desa (kades)setempatA� H Abdullah. Ia mengatakan, saat Abdullah duduk di bangku kelas IV SD, pemerintah sudah merencanakan pembangunan dam Mujur. Tapi, sampai saat ini faktanya belum terealisasi.

Itu artinya, beberapa kali pergantian kepemimpinan di Gumi Tatas Tuhu Trasna, beberapa kali pula mereka melakukan rancangan konseptual semata, tidak ada bukti nyata. Di satu sisi, masyarakat menunggu. a�?Di sisi lain, pemerintah tidak serius,a�? kata Tauhid.

Senada dikatakan anggota Fraksi Nurani Perjuangan DPRD Loteng Muslihin. Ia menegaskan, ada ratusan ribu jiwa masyarakat di wilayah Praya Timur, Praya Tengah, Janapria dan sebagian wilayah Pujut yang mengalami krisis air bersih setiap tahunnya. Belum lagi, berbicara krisis air irigasi pertanian.

Permasalahan itu, kata Muslihin terjadi sejak Loteng berdiri, hingga sekarang, tidak ada langkah nyata untuk memutuskan mata rantai persoalan tersebut. Padahal, jawabannya ada di pembangunan dam Mujur. Sayangnya, Pemkab tidak serius dan fokus. a�?Kami minta, secepatnya Dam Mujur dibangun,a�? serunya.

Anggota Komisi II DPRD Loteng itu merasa, selama pembangunan kantor bupati, tidak mengganggu pembangunan Dam Mujur, maka tidak ada masalah. Sebaliknya, jika mengganggu, maka sebaiknya ditunda saja.

a�?Intinya, jangan sampai gara-gara kantor bupati, Dam Mujur justru dilupakan,a�? sambung anggota fraksi PKB H Ahkam.

Untuk itulah, pihaknya meminta komitmen kepada Pemkab, agar pembangunan dam Mujur sesuai jadwal yang ada, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kecuali, kantor bupati. a�?Bila perlu, bangun dulu Dam Mujur, baru kantor bupati,a�? tekan anggota Komisi III DPRD Loteng itu.

Masalah program land aquisition resettelement action plan (Larap) atau pengadaan lahan, pemindahan penduduk dan permukiman warga di Desa Kelebuh saja, tambah Ahkam sampai saat ini belum selesai. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka sulit dicarikan jalan keluar. Begitu pula sebaliknya.

a�?Ingat, 70 persen warga kita ini, sebagai petani. Tolong ini dipikirkan,a�? lanjut anggota fraksi Demokrat, yang juga anggota Komisi III Fathurrahman.

Ia melihat, program pembangunan dam Mujur, hanya sebatas wacana dan janji untuk mengambil hati masyarakat, dalam memuluskan kepentingan politik. Setiap perhelatan pesta demokrasi, dam Mujur sebagai senjata ampuh, hingga masyarakat terbuai. a�?Tolong, jangan (hanya) dijadikan jargon politik,a�? sindirnya.(dss/r2)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost