Lombok Post
Headline Metropolis

Pemprov Harus Tanggung Jawab!

proyek-air-gili-sir-2
RUSAK: Seperti inilah kondisi proyek disrtibusi air minum dari Teluk Nara menuju Gili Air dan Gili Trawangan yang sudah rusak.

MATARAM – Satu per satu proyek mangkrak di NTB terungkap. Kali ini, proyek distribusi air minum untuk Gili Air dan Gili Terawangan juga menjadi salah satu proyek mubazir. Proyek yang menelan dana hingga Rp 12 miliar lebih ini menambah deretan panjang proyek sia-sia di NTB.

Sebelumnya, beberapa proyek mangkrak menjadi sorotan publik seperti Terminal Haji, Dermaga Telong Elong, pengembangan air bersih Pulau Maringki, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Labangka Sumbawa. Dana puluhan miliar telah dihabiskan, namun belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Suharto mengungkapkan, proyek distribusi air minum dari Teluk Nara menuju objek wisata Gili Air dan Gili Trawangan ini sendiri dibiayai APBN. Akan tetapi, satker dan pengawasnya adalah Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB.

Faktanya, proyek tersebut kini sudah hancur lebur.

Menurut Suharto, jika dikerjakan dengan benar maka pipa tersebut pasti utuh dan bisa dialiri air minum. Contohnya seperti kabel bawah laut PLN, proyek tersebut bisa karena desain dan pengerjaannya benar. a�?Gak asal-asalan,a�? ujarnya.

Proyek distribusi air minum ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat kepada pariwisata NTB. Khsusnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di gili. Dana Rp 12 miliar ini kemudian dititipkan melalui PU pada tahun 2012. Harapannya akan terbangun jaringan pemipaan air bersih bawah laut yang baik, dari Teluk Nara menuju daratan Gili Trawangan dan Gili Air Kabupaten Lombok Utara.

a�?Sayangnya para pemegang amanah yang mengeksekusi proyek tersebut tidak cermat,a�? katanya.

Ketidakcermatan ini membuat desain hingga pelaksanaan proyek tersebut gagal total. Akibatnya, uang negara sebesar itu seperti terbuang percuma ke laut. Pihak yang paling dirugikan adalah rakyat di gili, termasuk insan pariwisata.

Politisi Hanura ini meminta Dinas PU bertanggung jawab. Tidak hanya itu, mereka harus memastikan sistem distribusi air bersih bawah laut untuk kedua gili tersebut berfungsi. Meski saat ini ada perusahaan penyedia air bersih yang menggunakan Reverse Osmosis (RO), tetapi konsekuensinya air bersih menjadi mahal. Tidak seperti air bersih yang disuplai PDAM.

a�?Kami sebagai wakil rakyat tetap meminta PU harus bertanggung jawab untuk mengganti proyek yang gagal tersebut,a�? katanya.

Keberadaan perusahaan penyedia air bersih yang menggunakan proses RO membuat biaya operasional dan pemeliharaan pemilik hotel dan restoran di kedua gili jadi semakin mahal. Otomatis memberatkan.

a�?Perkara siapa yang salah dan harus dibagaimanakan, maka aparat penegak hukumlah yang paling tahu,a�? ujarnya.

Ia mengaku, dewan pernah mempertanyakan gagalnya proyek tersebut kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PU beberapa waktu lalu dan menunggu actionnya. TapiA� ternyata belum ada respon sama sekali. Ia berharap pengerjaan proyek ini tidak menyalahkan kondisi alam dan masyarakat. Patokannya sederhana, kabel bawah laut PLN saja sukses di lokasi dan tujuan yang sama. a�?Lalu kenapa PU dengan pipanya gagal,a�? tanya Suharto.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Ridwansyah menjelaskan, secara teknis persoalan ini ditangani Dinas Pekerjaan Umum. Tetapi pada prinsipnya GubernurA� NTB sudah memerintahkan kepada seluruh SKPD untuk menginventarisir proyek mangkarak, yang mengurus proyek seperti Dinas PU, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) untuk PLTS. Meski sumbernya bukan APBD, tetapi karena berada di provinsi maka harus menjadi tanggungjawab bersama. a�?Gubernur meminta wajib hukumnya tahu untuk mengambil langkah-langkah,a�? katanya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Ahli: Penangkapan Muhir Bukan OTT

Redaksi LombokPost

Pola Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf Serupa

Redaksi LombokPost

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost

Baginya, yang Penting Jangan Mengemis!

Redaksi LombokPost

Ibu Kota kok Kotor?

Redaksi LombokPost

Pemkot Optimis Semua Formasi Terisi

Redaksi LombokPost