Lombok Post
Praya

Program TP4D Tak Dipatuhi

Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT

PRAYA – Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D), yang dibentuk Pemkab dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, tak bisa bekerja secara maksimal. Karena sampai saat ini, tidak ada desa yang menerapkannya. Sementara SKPD bisa dihitung dengan jari.

a�?Padahal, hajatnya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum, sehingga program kerja pun berjalan sesuai rel hukum,a�? kata Bupati HM Suhaili FT, kemarin.

TP4D bertugas, kata Suhaili untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dan SKPD, menyangkut tata kelola keuangan, laporan keuangan dan pertanggungjawabannya. Karena pelanggaran hukum yang terjadi selama ini, akibat dari kesalahan pengelolaan anggaran itu sendiri.

Untuk meminimalisir tekan Suhaili, TP4D hadir memberikan solusi. Dengan harapan, tidak ada lagi kepala desa (kades) dan pejabat pemerintah terjerat kasus hukum. Hanya saja, program yang dimaksud tidak ada yang menerapkannya. Khususnya lagi, pemerintah desa.

Sementara, terhadap SKPD yang belum menerapkan TP4D, pihaknya dalam waktu dekat akan meminta Sekda H Nursiah untuk menyiapkan surat edaran bupati. Bila perlu, tujuannya ke 139 desa/kelurahan di seluruh Loteng.

A�a�?TP4D itu bertujuan untuk mengingatkan kita, agar waspada dan berhati-hati,a�? kata Suhaili.

Ia pun meminta agar desa-desa lain, belajar dari desa yang sukses menjalankan pengelolaan anggaran program kerjanya. Sebut saja, Desa Montong Gamang, Kopang dan Desa Barabali, Batukliang. a�?Untuk kasus desa, kami tetap berkoordinasi dengan Inspektorat,a�? cetus Kasi Intel Kejari Praya Andrie Dwi Subianto.

Tujuannya, kata Andrie untuk mencari tahu berapa besar kerugianA� negara yang ditimbulkan. Dalam setiap kesempatan, tekannya jaksa seringkali mengingatkan kepada desa dan pemerintah daerah, untuk memperhatikan kelanjutan proses hukumnya. Jika kerugian negara terlalu kecil, maka jaksa menyerahkan permasalahannya ke Inspektorat. Begitu pula sebaliknya.

a�?Sesuai perintah bupati, Insya Allah dalam waktu singkat, kami akan menyiapkan surat edaran yang dimaksud,a�? sambung Sekda H Nursiah, terpisah.

Ia menekankan, surat edaran akan dirancang dan disiapkan oleh bagian Hukum Setda Loteng. Surat akan disesuaikan hasil kerja sama Pemkab dengan Kejari Praya. a�?Kepada SKPD yang belum menerapkan TP4D, toloang terapkan segera. Begitu pula desa,a�? serunya.(dss/r2)

 

Berita Lainnya

Bangun Mandalika, ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Penjualan Songket Sukarara Anjlok

Redaksi LombokPost

Warga Merasa Bayar Angin, Bukan Air PDAM

Redaksi LombokPost

150 Pendaki Jajal Jalur Aik Berik

Redaksi LombokPost

BPK Periksa 10 Desa di Loteng

Redaksi LombokPost

Suhaili Tagih Komitmen Pusat

Redaksi LombokPost

Loteng Kembali Raih WTP?

Redaksi LombokPost

2.500 Sertifikat Gratis Dibagikan

Redaksi LombokPost

Segel Kantor Desa Lajut Dibuka

Redaksi LombokPost