Lombok Post
Headline Metropolis

Dishut Angkat Tangan

MASIH BERGEJOLAK : Inilah kawasan hutan lindung Sekaroh yang masih berpolemik.

MATARAMA�– Permasalahan Hutan Sekaroh di Jerowaru, Lombok Timur hingga saat ini belum menemui titik terang. Sebelumnya diduga banyak sertifikat hak milik di atas hutan lindung yang masuk RTK15 itu.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Kehutanan NTB Husnanidiaty Nurdin enggan berkomentar banyak. Dia menegaskan, Dinas Kehutanan NTB sudah menyerahkan semua data-data sertifikat tersebut ke Jaksa Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk diusut dan diproses secara hukum. a�?Kurang tegas apa lagi, saya serahkan ke jaksa? Saya tinggal menunggu,a�? katanya.

Pemprov NTB sendiri memintar agar semua sertifikat tersebut dicabut karena kawasan tersebut merupakan hutan lindung. Akan tetapi masalahnya, pihak yang mengeluarkan dalam hal ini BPN belum mau mencabut. Sehingga Dinas Kehutanan juga tidak bisa memaksa.

Pemprov NTB tetap menyatakan kawasan tersebut adalah hutan lindung. Sehingga tidak bisa dijadikan hak milik. Akan tetapi ketika ada lembaga resmi yang mengeluarkan sertifikat hak milik, tentu harus diselesaikan secara prosedur.

Ia mengaku tidak tahu menahu bagaimana hutan lindung memilki sertifikat hak milik. a�?Saya tahu (hutan lindung) bagaimana bisa (muncul sertifikat),a�? katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB Yek Agil mengatakan, permasalahan di Sekaroh sangat kompleks. Untuk itu Komisi II masih menunggu proses penyelesaian yang dilakukan pemerintah pusat A�terkait kewenangan pengelolaan Hutan Sekaroh. “Apakah diserahkan ke Pemda Lombok Timur atau Pemprov NTB. Setelah selesai, baru dewan bisa mengklasifikasi permasalahannya,” paparnya.

Saat ditanya apakah dewan mendukung sertifikat hak milik di kawasan itu dihapus. Ia mengatakan, dewan harus melihat sertifikatnya terlebih dahulu. Jika memang pemiliknya itu mendapat sertifikat dari lembaga yang berwenang tentu akan ada penyelesaian melalui mekanisme hukum. a�?Siapapun yang memiliki lahan itu kita harus dukung dia, kalau sudah ada penegakkan hukum,a�? katanya.

Indikasi dan dugaan BPN mengeluarkan sertifikat ganda menurutnya memang ada. Akan tettapi indikasi tersebut tidak bisa dijadikan patokan. Karena harus dikroscek lagi ke BPN. Sebab masalah lahan sertifikat ganda ini tidak hanya terjadi di Sekaroh, tetapi juga di tempat lain seperti Lombok Tengah. a�?Tapi masalah Hutan Sekaroh ini akan mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan pengembangan pariwisata ke depan, ujarnya.

Menurutnya, masalah dengan BPN ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan komisi II. Tetapi juga akan ada koordinasi dengan Komisi I dari sisi penegakkan hukum. a�?Kami hanya masuk dalam sektor kehutanan dan sektor pariwisata ke depan,a�? jelasnya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Kekayaan Tersembunyi Pantai Penghulu Agung Ampenan

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost