Lombok Post
Selong

Jangan Lupa Laporan Pertanggung Jawaban!

SALURKAN BANSOS: Bupati Lotim Ali BD (kiri) saat menyalurkan dana Bansos di Pendopo Bupati Lotim belum lama ini.

SELONG – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum lama ini A�menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos) sekitar Rp 7 miliar ke sejumlah lembaga dan yayasan. Muncul dugaan beberapa penerima bansos ini adalah lembaga dadakan yang hanya bermodalkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dibuat di Bakesbangpoldagri Lotim. Menanggapi hal ini Kabid Pengembangan Politik dan Fasilitasi Organisasi Politik Bakesbangpoldagri Lotim, M Satar memberikan penjelasan.

a�?Semua yang membuat SKT adalah lembaga masyarakat yang telah melalui verifikasi. Itu sudah dicek kelembagaannya maupun sekretariatnya,a�? kata dia kepada Lombok Post.

Satar mengingatkan para penerima Bansos agar tidak lalai akan kewajibannya. Jangan sampai setelah menerima uang mereka lantas lupa akan pertanggungjawaban. a�?Nanti itu bisa diaudit oleh Inspektorat maupun BPKP,a�? pesannya.

Ia juga menjelaskan, syarat penerima dana hibah atau bansos adalah harus memiliki SKT yang diterbitkan Bakesbangpoldagri di Kabupaten/Kota. Itu sesuai peraturan perundang-undangan nomor 17 tahun 2013 terkait lembaga berbadan hukum, yayasan dan perkumpulan.

a�?Kalau lembaga atau yayasan itu dia berbadan hukum dan mendapat pengesahan Kemenkumham, dia tidak perlu buat SKT.,a�? terangnya.

Terkait dugaan adanya lembaga dadakan hingga lembaga fiktif, Satar menjelaskan hal tersebut tidak bisa dilakukan. Karena, sebelum diterbitkan SKT, sebuah lembaga akan diverifikasi mulai dari lokasi sekretariatnya, kepengurusnya, papan nama, NPWP hingga struktur organisasinya.

a�?Seorang ketua lembaga tidak bisa menjadi ketua di lembaga lain. Anggotanya juga tidak boleh dari kalangan keluarga,a�? jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Forum Masyarakat Bersatu, Eko Rahadi mengkritisi penyaluran dana bansos. Meski merasa langkah penyaluran dana bansos yang terpusat sudah sangat bagus, namun ia menilai banyak lembaga dadakan yang muncul saat penerimaan bantuan saja.

a�?Karena saya kritisi banyak lembaga dadakan yang mucul saat menerima bantuan,A� dana bansos untuk lembaga saya yang sekarang dicekal,a�? ungkapnya belum lama ini.

Ia berani mengatakan banyak lembaga dadakan penerima bantuan yang muncul lantaran saat penerimaan bantuan yang hadir hanya satu orang. Padahal, dalam ketentuan penerima bansos diwajibkan yang hadir selain Ketua adalah bendahara, dan sekretaris. a�?Tapi kemarin kan bisa lihat sendiri. Banyak yang nerima bantuan hanya datang sendiri,a�? bebernya. (ton/r2)

 

Berita Lainnya

Rohman Mantap Pilih Jalur Independen

Redaksi LombokPost

Masyarakat Harus Lebih Selektif!

Redaksi LombokPost

Spesialis Pencuri Mobil Ditangkap Polisi

Redaksi Lombok Post

80.584 Anak Belum Punya Akta

Redaksi Lombok Post

Sengketa Lahan Ancam Investasi

Redaksi Lombok Post

Di Balik Alasan Jukir RSUD dr R Soedjono Selong Mempertahankan Kehendaknya (2-Habis)

Redaksi Lombok Post

FK UI Gelar Pelatihan di Sembalun

Redaksi LombokPost

Warga Selong Tertangkap Bawa Setengah Kilo Sabu

Redaksi LombokPost

Belanja Murah di Pasar Jumat Pancor

Redaksi LombokPost