Lombok Post
Headline Politika

Semua Daerah Diusulkan Berpartisipasi

amin
Wakil Gubernur NTB H Muh Amin

MATARAM – Anggaran untuk Pilkada serentak 2018 belum final. Sebelumnya, Pemprov meminta anggaran yang diusulkan KPU NTB dirasionalisasikan kembali. Sebagai solusi, Wakil Gubernur NTB H Muh Amin mengusulkan, semua daerah kabupaten/kota bisa ikut berpartisipasi untuk penganggaran.

a�?Kita harapkan semua bisa berpartisipasi, termasuk yang tidak pilkada,a�? kata Wagub H Muh Amin, kemarin (25/10).

Ini dikatakan karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB melihat anggaran untuk pilkada serentak 2018 cukup fantastis. Hampir menyentuh setengah triliun. Atas dasar itulah, TAPD meminta adanya rasionalisasi.

Sebelumnya, KPU NTB mengusulkan Rp 243 miliar dan Bawaslu NTB Rp 80 miliar. Untuk pengamanan Polda NTB mengusulkan anggaran mencapaiA� Rp 95 miliar lebih.

Karena itu dalam skema Pilkada serentak kali ini, lanjut Amin, direncanakan model pembiayaan dengan sharing anggaran. Dengan melibatkan pemda kabupaten/kota yang tidak kebagian menggelar pilkada pada tahun 2018.

Mulai dari Kota mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima. a�?Guna ikut menyukseskan pilkada ini,a�? ujarnya.

Amin juga akan meminta Ketua TAPD NTB untuk melihat kembali usulan rasionalisasi anggaran pilkada. Untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah. Artinya, ketika anggaran tersebut bersifat prinsip maka tidak bisa dikurangi.

a�?Kalau nanti ada kelebihan anggaran kan bisa dimasukan lagi, daripada kekurangan dana, nanti juga ada audit,a�? paparnya.

Menurutnya, skema sharing anggaran juga akan dilakukan KPU NTB bersama pusat. Karena itu diharapkan KPU dapat lebih terbuka pos-pos anggaran apa saja yang masih bisa dikurangi atau tidak.

a�?Yang dirasionalisasikan adalah yang benar-benar masih bisa dikurangi agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas KPU,a�? katanya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB H Supran menyampaikan, awal tahun 2017, pihaknya akan membahas perkembangan anggaran pilkada. Melihat angka yang cukup besar akan disesuaikan dengan kemampuan daerah. a�?Awal tahun 2017 akan dibahas,a�? imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram H Muchtar menambahkan, turut mendukung Amin tersebut. Asal ada aturan bagi pemkab/pemkot yang tidak kebagian pilkada dapat mengikuti skema tersebut.

a�?Selama ini kan sesuai tupoksinya, kalau pilkada provinsi, ya provinsi yang siapkan anggaran,a�? kata Muchtar.

Jika nantinya kabupaten/kota yang tidak menggelar pilkada kebagian sharing anggaran bisa saja dilakukan. Yakni melalui APBD perubahan, dan bila belum mencukupi bisa dianggarkan di APBD murni. (ewi/r7)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost