Lombok Post
Ekonomi Bisnis Headline

KSPSI Usul Kenaikan UMP 11,5 Persen

Uang amplop-Gaji
Ilustrasi uang

MATARAM – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menginginkan kenaikan UMP NTB 2017 meningkat 11,5 persen atau 3,5 persen dari UMP 2016. Ketua KSPSI NTB Yustinus Habur mengatakan, kenaikan itu berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.

a�?Namanya pekerja tentu berharap yang sebesar-besarnya,a�? kata Yustinus kepada Lombok Post kemarin (25/10).

Dikatakan, kondisi perekonomian NTB saat ini termasuk yang berkembang sangat pesat. Karenanya wajar jika UMP naik dengan presentase yang diusulkan KSPSI.

a�?Kami menunggu keputusan Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi menyangkut UMP itu,a�? ujarnya.

Dewan Pengupahan NTB, kata Yustinus Habur sudah menggelar rapat pada Senin (24/10) lalu. Hasilnya, APINDO tetap pada formula PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Artinya, APINDO menginginkan kenaikan UMP NTB hanya 1,4 persen, sehingga menjadi 8,25 persen dari angka Rp1.482.950.

Awalnya, KSPSI menginginkan kenaikan UMP itu mencapai 15 persen, sehingga angkanya menjadi Rp1,7 juta lebih. Namun, dari hasil rapat tersebut munculah prosentase itu.

a�?Ya kira-kira kenaikannya sampai Rp1,6 juta lebih,a�? tandas dia.

Disinggung mengenai ancaman PHK masal menyangkut tingginya UMP, Habur mengatakan untuk NTB tidak ada ancaman itu. Baginya, masalah UMP merupakan persoalan yang bisa dibicarakan terutama bagi perusahaan yang manajemennya bagus.

Terpisah Ketua APINDO NTB Ketut Wolini menegaskan, tetap mengacu pada peraturan pemerintah. PP 78 tahun 2015 diniliai sebagai kiblat penentuan UMP tersebut. Dia menilai, angka 3,5 persen itu merupakan angka nasional.

a�?Kami mengimbau agar tetap mengacu pada peraturan pemerintah. Sudah ada payung hukumnya dan jangan dilanggar,a�? tegas Wolini.

Dia menegaskan, APINDO akan melakukan apa yang diporgramkan pemerintah. Jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka kenaikannya mencapai 8,25 persen. Dia optimisitis Gubernur NTB tidak akan melenceng dari ketentuan PP 78 dalam mengambil keputusan UMP NTB 2017. (tan/r3)

Berita Lainnya

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost