Lombok Post
Giri Menang

Paripurna OPD Harus Diprioritaskan

HEARING: Pimpinan DPRD Kabupaten Lobar saat menerima perwakilan masa Jarinkobar di Gedung DPRD Lobar, Senin (24/10) lalu. Bupati Lobar H Fauzan Khalid meminta Raperda OPD sebaiknya dilakukan paripurna terpisah.

GIRI MENANG – Kegagalan paripurna tata tertib (tatib) pemilihan wakil bupati Lombok Barat (Lobar), Senin (24/10) lalu juga merembet kepada paripurna Rapeda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lobar. Apalagi, dengan adanya pernyataan dariA� Ketua DPRD Lobar Hj Sumiatun yang menyatakan, tidak akan melaksanakan paripurna OPD sebelum Paripurna Tatib Pilwabup tuntas.

Terkait persoalan itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid angkat biacara. Menurutnya, sesungguhnya tidak ada hubungan secara langsung antara Raperda Tatib Pilwabup, dengan Raperda OPD.

Substansinya kata Bupati jelas sangatlah berbeda. Karena Perda OPD sangat berpengaruh pada dinamika pembangunan dan pemerintahan. “Raperda OPD jauh lebih dibutuhkan oleh Pemda dan masyarakat,a�? terangnya, kemarin (25/10).

Orang nomor satu di Lobar itu mengatakan, disahkan atau tidak Raperda OPD nantinya akan berdampak luas pada KUA/PPAS, RAPBD 2017, serta pembangunan dan pelayanan publik. Tentu juga jika tidak disahkan menjadi Perda segera, bisa memperlambat realisasi anggaran di birokrasi.

“Kita khawatirkan gaji pegawai dan anggota DPRD terlambat tahun depan,a�? ujarnya.

Karena itu, sebagai kepala daerah ia meminta Raperda OPD sebaiknya dilakukan paripurna terpisah.

Mengenai tuduhan ikut bermain dalam pembatalan paripurna tatib pilwabup, kata Bupati, dari awal ia menegaskan tidak ada intervensi apapun. Ia menyerahkan sepenuhnya mekanisme yang ada ke lembaga DPRD Lobar.

Terpisah, Ketua Pansus OPD DPRD Kabupaten Lobar, Munawir Haris mengatakan, Raperda OPD sama dengan Raperda Tatib Pilwabup sudah tuntas. Ia juga sependapat dengan Bupati, terkait pemisahan paripurna.

“Rencananya memang seperti itu. Tapi nanti masukan masukan dari masing-masing Fraksi dulu,a�? jelasnya.

Paripurna Raperda OPD harus diprioritaskan. KarenaA� menurut politisi PAN itu, Perda OPD menyangkut masalah publik, kehidupan masayarakat Lobar. “Segera kita bahas dengan unsur pimpinan dan jajaran Fraksi,a�? tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua III DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim. Dikatakan Sulhan, perda OPD ini menyangkut nasib Kabupaten Lobar ke depan. Karena itu, ia tidak ingin ini ditunda seperti paripurna tatib Pilwabup.

a�?Ini menyangkut daerah kita. Kalau tidak disahkan segera, panjang urusannya,a�? katanya.

Terkait komentar Ketua DPRD Lobar Hj Sumiatun, kata Sulhan apa yang disampaikan poltisi Partai Golkar adalah keputusan personal. Ia memaklumi, karena situasi saat itu dalam keadaan emosional dan tertekan. a�?Kita berbicara masyarakat secara luas, bukan pribadi-pribadi,a�? ucapnya. (zen/r5)

Berita Lainnya

PJU di PLTU Jeranjang Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Pemancing Diduga Hanyut di Perairan Labuan Poh

Redaksi LombokPost

Sinyal Mutasi Makin Menguat

Redaksi LombokPost

Sekolah Terdampak Gempa Belum Diperhatikan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Butuh Lebih Banyak Huntara

Redaksi LombokPost

HUT SMAN 1 Gerung Meriah

Redaksi LombokPost

Pariwisata Senggigi Diyakini Pulih Lebih Cepat

Redaksi LombokPost

9.345 Orang Tertahan di Pengungsian

Redaksi LombokPost

Bupati Bela PT Tripat

Redaksi LombokPost