Lombok Post
Giri Menang

Persoalan Senggigi Itu, Sampan dan Sampah!

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Barat Ispan Junaidi

GIRI MENANG – Pengelolaan daerah pariwisata di Kabuten Lombok Barat (Lobar) mulai dikeluhkan pihak investor. Terutama kondisi wisata di daerah Senggigi, yang kini semakin memprihatinkan.

Kemarin, (25/10) sejumlah anggota Asosiasi General Menager Hotel Indonesia (AGMI) cabang Lombok, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Lobar. Kedatangan mereka untuk hearing terkait perkembangan pariwisata di kawasan Lobar khususnya di Senggigi.

Ketua AGMI cabang Lombok Erick mengatakan, pertumbuhan pariwisata di Lobar semakin pesat. Sayangnya tidak berbanding lurus dengan pelayanan mudah yang didapat pihak investor. a�?Biaya yang kami keluarkan untuk mengurus izin masih mahal. Sementara pendapatan kami sangat tidak sesuai,a�? ujarnya.

Mereka juga menuntut dinas terkait segera mengatasi permasalah klasik di daerah pariwisata. Seperti,A� Fasilitas lampu penerangan, keberadaan PKL yang perlu ditata ulang, hingga penanganan sampah yang belum optimal.

Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan kondisi sampah di kawasan wisata Senggigi memang sudah sangat memprihatinkan. Dia mengaku sudah menyampaikan hal itu ke Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Lobar. Namun tidak digubris.

a�?Soal sampah ini sudah kita koordinasi dengan instansi terkait, namun belum ada respon,a�? katanya.

Tidak hanya soal sampah, Dinas Pariwisata Lobar juga kerap mendapat keluhan soal juru parkir hingga tiket masuk yang terlalu mahal dari para pengusaha hotel. Pihak hotel menilai, hal itu membuat tingkat kunjungan ke Senggigi semakin menurun.

a�?Persoalan di kawasan wisata Senggigi adalah Sampan (Perahu) dan Sampah,a�? sambungnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan H Mahyudin turut mengomentari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Senggigi.

Mahyudin menilai, soal PKL harus ada solusi. Ia tidak setuju jika PKL diusir atau dianggap merusak keindahan pariwisata. Apalagi keberadaan PKL salah satu potensi peningkatan PAD. a�?Harus dicarikan solusi, karena mereka itu juga potensi,a�? imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim yang meminpin hearing mengatakan, pihaknya akan menampung semua keluhan dan masukan dari pengelola hotel.

Menindaklanjuti keluhan itu, pihaknya melalui Komisi II DPRD Kabupaten Lobar akan melakukan uji petik, turun ke kawasan wisata guna melihat persoalan yang terjadi. a�?Kita lakukan uji petik melalui Komisi II termasuk juga dengan dinas terkait,a�? katanya. (zen/r5)

Berita Lainnya

Dengan Kartu Nikah Administrasi Lebih Mudah, Benarkah?

Redaksi LombokPost

Harga Kedelai dan Kacang Tanah Melonjak

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Tiga Desa dan Dua Sekolah Diaudit Khusus

Redaksi LombokPost

PJU di PLTU Jeranjang Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Pemancing Diduga Hanyut di Perairan Labuan Poh

Redaksi LombokPost

Sinyal Mutasi Makin Menguat

Redaksi LombokPost

Sekolah Terdampak Gempa Belum Diperhatikan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Butuh Lebih Banyak Huntara

Redaksi LombokPost