Lombok Post
Metropolis

Mamiq Jun Habis Kesabaran

pelanggaran
SEROBOT: Sebuah ruko di seputaran simpang empat seruni yang menggunakan area publik parkir sebagai lokasi tambahan untuk berjualan, Rabu (26/10) kemarin.

MATARAM – Dinas Tata Kota Mataram menyiapkan skema sapu bersih terhadap para pelanggar penyerobotan area publik parkir di Mataram. Awal November pekan depan, aksi penggusuran bakal dimulai terhadap mereka yang terus membandel hingga kini.

“Ini batas toleransi yang kita berikan,a�? ujar Kadis Tata Kota Mataram HL Junaidi, kemarin(26/10).

Segala tahapan peringatan sudah dilakukan pemkot. Sebelumnya, sosialisasi terkait aturan dan pelanggaran yang terjadi juga sudah dijalankan. Sehingga ia merasa tak perlu lagi memberikan toleransi terhadap para pelanggar yang terus-terusan mengangkangi aturan yang ada.

“Seharusnya kan mereka tak lagi gunakan area parkir sejak bulan lalu,a�? ketus pejabat yang akrab disapa Mamiq Jun ini.

Teguran ketiga memang sudah dilayangkan bulan lalu. nihil aksi selama Oktober menurutnya adalah kelonggaran waktu yang diberikan daerah pada pengusaha yang menyerobot area publik di depan tempat usahanya. “Ingat, area publik di depan ruko-ruko itu bukan untuk dipakai lagi berjualan, itu untuk parkir,a�? Junaidi kembali memberi tahu.

Hingga kini, dia meyakini masih ada puluhan pelanggar besar yang dengan sengaja tak mengindahkan peringatan yang dilayangkan. Karena itu, ketika aksi sapu bersih dimulai, ia mengatakan tak akan menerima alasan apa pun.

Anggaran yang selama ini jadi kendala, diyakini juga akan cair dalam satu dua hari kedepan. a�?Anggarannya seratus (juta, Red) lebih,a�? ujarnya.

Hingga kini, penertiban baru dilakukan sekali. Yakni September lalu. Sebelumnya, Dinas Tata Kota berencana melakukan enam kali penertiban. Ini artinya, masih ada lima operasi lagi yang harus dilakukan. Agar sesuai dengan rencana awal.

Junaidi mengatakan, pihaknya siap menggelar aksi setiap pekan hingga lima penertiban tuntas dilakukan. a�?Kita mulai dari Pejanggik, nanti terus sisir jalan-jalan lain,a�? jelasnya.

Sebelumnya desakan sejumlah pihak agar tata kota segera bertindak tegas terus bermunculan. Anggota DPRD Kota Mataram Rangga Danu mengatakan pemerintah tak boleh kalah oleh para pelanggar. Dengan ketegasan yang ditunjukkan, diharapkan menjadi pembelajaran bagi pihak lain untuk tak coba-coba melanggar aturan.

“Kalau memang salah, ya harus ditindak, ini menyangkut aturan, wibawa daerah, dan penataan kota secara keseluruhan,a�? tegasnya. (yuk/r5)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost