Lombok Post
Metropolis

Pak Kades Jangan Ngutang Ya!

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB H Rusman

MATARAM-Para kepala desa (kades) di NTB diminta tidak berutang untuk menjalankan program desa. Langkah tersebut dianggap sangat beresiko. Untuk itu, mereka disarankan tetap berkonsultasi pada camat atau Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D) di tingkat kabupaten.

a�?Sebaiknya tidak boleh ngutang,a�? kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB H Rusman, kemarin (26/10).

Karena dana desa belum cair, beberapa desa di NTB dikabarkan mengambil jalan pintas dengan cara berutang. Pihaknya sendiri belum melakukan pengecekan ke lapangan terkait hal ini. Tetapi ia berharap para kepala desa berhati-hati terhadap hutang piutang. Karena dalam sistem keuangan harus jelas dulu anggarannya. Masalah akan timbul bila anggaran tersebut tidak dicairkan sehingga timbul persoalan.

Jika program itu merupakan sudah janji pemerintah desa dan dananya terhambat, ia meminta kepada camat dan pejabat kabupaten melakukan pembimbingan kepada para kepala desa.

Rusman menjelaskan, total dana desa yang diterima dari pusat tahun 2016 sebesar Rp 677 miliar lebih. Dana ini dibagi untuk 995 desa di NTB. Namun pencairannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dari Januari hingga Juli sebesar Rp 406 miliar. Sementara itu, untuk tahap kedua sebesar Rp 271 miliar sudah mulai dicarikan sejak awal semester dua, setelah rasionalisasi anggaran di pemerintah pusat. a�?Porsinya 60 persen tahap pertama dan 40 persen tahap kedua,a�? katanya.

Beberapa desa yang sebelumnya terkendala pencairannya sekarang sudah selesai. Artinya dana desa sudah mereka terima. Dari 17 desa yang sempat terhambat, data terakhir tinggal dua desa yang masih bermasalah atau tinggal Rp 1 miliar lebih yang belum bisa dieksekusi. a�?Tapi saya lupa nama desanya,a�? kata Rusman.

Dua desa tersebut belum bisa mencairkan dana desa karena belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana sebelumnya.

Rusman menambahkan, selain pencairan dana, pihaknya juga terus menyoroti kinerja pada pendamping desa. Tahun ini ada tiga pendamping desa dicopot karena tidak pernah bekerja melaksanakan tugas. Mereka adalah pendamping desa yang ada di tingkat kabupaten sebagai tenaga ahli. a�?Kita copot karena tidak pernah kerja,a�? tegasnya.

Sementara untuk pengganti, pihaknya harus menunggu rekrutmen pendamping desa tahun berikutnya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost