Lombok Post
Praya

Warga Pelambik Tolak Pembangunan Kantor Desa

menyampaikan-masalah
MENYAMPAIKAN MASALAH: Salah satu tokoh masyarakat Desa Pelambik, Praya Barat Daya Lombok Tengah, saat menyampaikan masalah desanya, kemarin (26/10).

PRAYA – Kantor Desa Pelambik, Praya Barat Daya Lombok Tengah (Loteng) rata dengan tanah. Pemerintah desa setempat sengaja merobohkan bangunan itu, karena akan membangun kantor baru melalui dana desa. Hanya saja, kebijakan itu mendapat penolakan keras dari sejumlah warga setempat.

a�?Alasannya, membuang-buang anggaran saja,a�? tegas Kepala Dusun (Kadus) Pelambik Amaq Kurdi, kemarin (26/10) saat mendatangi Gedung DPRD Loteng.

Dihadapan anggota dan pimpinan DPRD Loteng Amaq Kurdi mengatakan, sudah 125 hari ini, aparatur pemerintah desa tidak memiliki kantor, pelayanan birokrasi desa pun, terganggu gara-gara kebijakan Kepala Desa (Kades) setempat.

Yang membuat warga menolak tekan Amaq Kurdi yaitu, kades bersangkutan terkesan memubazirkan anggaran. Pada tahun 2013 lalu, kades menggelontorkan anggaran rehab kantor desa sebesar Rp 20 juta. Kemudian tahun 2014, lagi-lagi disiapkan anggaran rehab sebesar Rp 99 juta.

Terakhir, lanjutnya pada tahun 2015 lalu, bersangkutan kembali menggelontorkan anggaran rehab kantor desa sebesar Rp 45 juta. Namun, pada tahun ini ternyata ujung-ujungnya, kantor desa malah dirobohkan atau rata dengan tahan. a�?Kebijakan macam apa ini,a�? sindirnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Loteng H Puaddi FT meminta, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Komisi I turun ke Desa Pelambik. Tujuannya, melakukan klarifikasi rehab dan pembangunan kantor desa, termasuk memeriksa dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah desa.

a�?Yang saya sebut itu, tolong dalam waktu dekat ini segera turun. Kalau tidak, saya sendiri yang ke Desa Pelambik,a�? tegas mantan Kades Montong Terep tersebut.

Adik dari Bupati HM Suhaili FT itu, tidak ingin persoalan yang dimaksud berlarut-larut, harus dicarikan jalan keluar terbaik. Jika benar melanggar ketentuan hukum, maka kosekuensinya jeratan hukum menunggu. Begitu pula sebaliknya. a�?Atas perintah pimpinan dewan, kami segera turun,a�? sambung pejabat Inspektorat Loteng Lalu Wirekampe.

Kendati demikian, pihaknya mengakui persoalan Desa Pelambik sudah ditangani jaksa. Inspektorat pun diminta melakukan audit investigasi, namun sampai sekarang belum dijalankan. Alasannya, tidak adaA� bukti, dugaan penyelewengan yang dimaksud.

Tanpa diminta jaksa pun, tambah Wirekampe, Inspektorat tetap melakukan audit setiap tahunnya. a�?Untuk audit tahun 2015 lalu, sudah kami laksanakan. Begitu pula tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya, tidak ada masalah,a�? bebernya.(dss/r2)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost