Lombok Post
Giri Menang

Eksekutip – Legislatif Sepakat Godok 17 Raperda

WAKIL RAKYAT MALAS: Kursi anggota DPRD Lobar masih terlihat ada yang kosong saat sidang paripurna beberapa waktu lalu.

GIRI MENANGA�– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat (Lobar) menggelar sidang paripurna terkait program legislasi daerah tahun 2017 di Gedung DPRD Lobar, kemarin (27/10).

Berbeda dengan sidang paripurna tata tertib (tatib) pemilihan wakil bupati (pilwabup) yang gagal sampai tiga kali, sidang paripurna kali ini justru berjalan aman dan lancar. Jumlah anggota dewan yang hadir juga korum.

Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Lobar Multazam. Dengan dihadiri sebanyak 29 anggota dewan. Sementara dari Pemkab Lobar, diwakili oleh Sekda H Moh Taufiq berserta sejumlah kepala SKPD.

Juru bicara Badan Legislasi DPRD Lobar Khatib Qazwaini menyatakan, sebanyak 17 Raperda akan dibahas pada tahun 2017. Raperda tersebut terdiri dari tujuh Raperda inisiatif dewan dan 10 Raperda dari eksekutif.

Khatib menjelaskan, Raperda yang masuk dalam legislasi daerah tahun 2017 itu dianggap sebagai prioritas dan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu, menurutnya, dewan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembahasan terhadap 17 Raperda tersebut. A�a�?Semuanya prioritas dan sangat urgent,a�? katanya.

Sementara itu, pimpinan paripurna Multazam dalam sambutannya mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan Raperda yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.A� Untuk itu, persetujuan legislasi daerah diutamakan agar jalannya pembangunan dan roda pemerintahan di Lobar tetap berjalan.

Selepas paripurna, Sekda Lobar H Moh Taufiq menambahkan 10 draf Raperda yang diajukan oleh eksekutif tahun 2017 sudah siap. Tinggal diajukan kemudian disahkan oleh dewan.

a�?Drafnya sudah jadi. Semuanya prioritas untuk masyarakat Lobar,a�? tandasnya.

Dalam paripurna legislasi daerah 2017 kemarin juga mencuat, adanya kebocoran pajak dan retribusi. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris.

Politisi PAN itu mengatakan, pendapat daerah selama ini khususnya di sektor kunjungan wisatawan selalu rendah. Tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Padahal, tingkat kunjungan wisatawan baik hotel maupaun tempat hiburan malam selalu ramai. a�?Ini aneh, karena ada informasi tempat hiburan selalu ramai setiap malam,a�? ungkapnya.

Ia pun menyakini, ada oknum yang bermain dalam persoalan pajak dan retribusi itu. Karena itu ia meminta pihak terkait lebih tegas. a�?Anehnya lagi, kejadian ini selalu terulang,” sesalnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua III Sulhan Muchlis Ibrahim. Dia juga mengatakan, dari data yang diperoleh, persentase tingkat hunian hotel sejauh ini mencapai angka 70 persen hingga 75 persen. Namun nyatanya dalam laporan, A�tingkat hunian hotel hanya di kisaran 40 persen hingga 45 persen.

a�?Permasalahanya, data dan laporan kenapa bisa berbeda. Ini yang perlu kita selesaikan bersama,a�? imbuhnya. (zen/r5)

Berita Lainnya

PJU di PLTU Jeranjang Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Pemancing Diduga Hanyut di Perairan Labuan Poh

Redaksi LombokPost

Sinyal Mutasi Makin Menguat

Redaksi LombokPost

Sekolah Terdampak Gempa Belum Diperhatikan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Butuh Lebih Banyak Huntara

Redaksi LombokPost

HUT SMAN 1 Gerung Meriah

Redaksi LombokPost

Pariwisata Senggigi Diyakini Pulih Lebih Cepat

Redaksi LombokPost

9.345 Orang Tertahan di Pengungsian

Redaksi LombokPost

Bupati Bela PT Tripat

Redaksi LombokPost