Lombok Post
Metropolis

Ini Akibatnya Kalau Gak Disiplin

hakim
Kepala BKD NTB H Abdul Hakim

MATARAMA�– Sebanyak 38 orang pejabat Pemprov NTB diberikan sanksi indisipliner. Mereka adalah pejabat eselon II, III dan eselon IV dari18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).A� Pemberian sanski ini didasarkan pada evaluasi tahap I yang diadakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat NTB.

Kepala BKD NTB H Abdul Hakim mengatakan, para pejabat tersebut diberikan sanksi karena tidak disiplin dalam menjalankan tugas. Seperti sering tidak masuk kerja selama beberapa hari, kemudian lalai melaksanakan tugas dan sebagainya.

Ia menjelaskan, sanksi yang diberikan kepada mereka masih dalam tahap sedang sampai ringan. Untuk sanksi ringan bentuknya teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dari pimpinan. Sementara sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala. Sedangkan untuk sanksi berat adalah penurunan pangkat tiga tahun. a�?Ini yang paling berat,a�? katanya.

Terkait hal ini, Hakim mengatakan, BKD sudah menyampaikan nama-nama pejabat yang dikenakan sanksi ke Gubernur NTB. Catatan ini akan menjadi bahan pertimbangan gubernur dalam menilai tingkat kedisiplinan pegawainya. a�?Kita sudah laporkan jenis pelanggaran dan sanksi apa yang akan diberikan,a�? katanya.

Meski demikian, Hakim tidak mau menyebutkan nama dan berapa banyak pejabat eselon II yang terkena sanksi. Sebab nama pejabat hanya akan ia serahkan ke kepala daerah. a�?Tidak usaha sebut nama dan eselon dulu,a�? tandasnya.

Hakim menambahkan, untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, Pemprov NTB akan menerapkan laporan kinerja secara elektronik bagi setiap pegawai atau e-kinerja. Di mana dalam sistem ini, setiap pegawai harus mengisi formulir tentang apa saja yang dikerjakan setiap hari sesuai tugas dan fungsi masing-masing. a�?Langsung memasukkan ke komputer,a�? katanya.

Penerapan sistem ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, dan akan mulai diterapkan per Januari 2017. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas dan efesiensi pegawai. Dengan e-kinerja ini maka akan kelihatan apa saja yang sudah dikerjakan PNS pada hari itu, dan akan terlihat mana saja pegawai yang bekerja dan malas-malasan. a�?Tidak ada pegawai yang boleh menganggur,a�? katanya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost

SPSI Usul UMK Rp 2,13 Juta

Redaksi LombokPost

Rumah Belum Jadi, Tenda Kemasukan Air

Redaksi LombokPost

Pasca Gempa, BPS Belum Keluarkan Data Kemiskinan

Redaksi LombokPost

Kalau Lagi Mood, Lima Jam Bisa Selesai

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost