Lombok Post
Headline Metropolis

Pemprov Akan Panggil BPN dan Dishut

f-amin-sir
Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin

MATARAMA�– Keberadaan sertifikat hak milik (SHM) di atas hutan lindung Sekaroh Lombok Timur menjadi perhatian serius Pemprov NTB. Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin memahami bila Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak mau membatalkan sertifikat tersebut. Akan tetapi sebaiknya bila terdapat fakta-fakta atau alasan-alasan yang kuatA� untuk pembatalan, maka BPN harus segera mencabutnya. a�?Harus ada keberanian, harus ada political will,a�? kata Amin, kemarin (28/10).

Meski demikian, tentu pembatalan tersebut harus melalui kajian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebelum pembatalan, juga perlu ada pertemuan bersama antara pemerintah daerah dengan BPN. Sebab ia menyadari pembatalan sertifikat juga tidak mudah, jika dibatalkan pasti BPN akan dituntut pemegang hak. Pilihannya ada dua, duduk bersama atau melalui proses peradilan. a�?Kalau peradilan panjang prosesnya tapi ada kepastian hukum,a�? katanya.

Untuk masalah ini, Pemprov NTB akan coba melakukan koordinasi, memanggil pihak-pihak terkait yakni BPN, Dinas Kehutanan (Dishut) dan lainnya. Amin berharap BPN lebih teliti dan cermat dalam mengeluarkan sertifikat. Apalagi di kawasan strategis, kawasan hutan lindung. a�?Jangan sampai ada dobel-dobel kepemilikan sertifikat seseorang,a�? katanya.

Menurutnya, peliknya persoalan tanah kerap menghambat percepatan pembangunan di satu kawasan. Memperlambat pembangunan infrastruktur karena adanya SHM yang bermasalah. a�?Inilah makanya BPN harus betul-betul teliti dari tingkat paling bawah,a�? imbuhnya.

Sementara itu, Asisten I Bidang Tata Praja dan Aparatur Setda NTB Agus Patria mengatakan, masalah ini akan dikoordinasikan dengan BPN. Jika terdapat perbedaan data, maka pemprov akan mencocokan semua data sehingga nanti akan ada kesamaan. a�?Kalau data kita yang benar maka harus ditindaklanjuti,a�? katanya.

Sebelum memutuskan, pemerintah juga harus membuktikan mana data yang benar terkait kawasan tersebut. Untuk hal ini, pihaknya mau duduk bersama BPN membahasnya. a�?Kita akan coba berkoordinasi,a�? tandasnya. (ili/r7)A�

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost