Lombok Post
Ekonomi Bisnis

Soal UMP, APINDO dan KSPSI Belum Rela

TOLAK PUNGLI : Ketua PHRI NTB I Gusti Lanang Patra (kanan) bersama Ketua DPN APINDO Hariyadi B Sukamdani (tengan) dan Ketua DPP APINDO NTB Ketut Wolini (kiri) saat memberikan keterangan pers seputar perkembangan pariwisata di Mataram beberapa waktu lalu.

MATARAM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB menghormati keputusan Gubernur NTB Dr TGB HM Zainul Majdi yang sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB 2017 menjadi 10 persen. Meski begitu, Ketua Apindo NTB Ni Ketut Wolini justru mempertanyakan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB menyangkut UMP NTB 2016 yang disebut belum sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).

Berdasarkan data yang dimilikinya, penetapan UPM tahun 2016 yang merupakan hasil godokan/rumusan sidang dewan pengupahan 2015 sebesar Rp1,482.950 dengan KHL NTB sebesar Rp1.451.384. Dengan begitu, UMP 2016 mencapai 102,17 persen KHL NTB.

a�?Lihat datanya dong, itu kan sudah melebihi KHL NTB. Apindo sangat menghormati kebijakan Gubernur NTB yang berlandaskan data valid,a�? ujar Wolini kepada Lombok Post kemarin (1/11).

Dikatakan, penentuan UMP NTB tetap melalui pembahasan tim Dewan Pengupahan Provinsi NTB yang terdiri atas pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Bahkan, kata Wolini, penghitungan UMP dan UMK juga menggunakan formula penghitungan upah minimum sesuai ketentuan. Termasuk berdasarkan hasil survei KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan.

Dia juga merujuk pada pasal 63 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Pada pasal tersebut mengamanatkan bagi daerah yang upah minimumnya (UMP dan atau UMK) pada tahun 2016 masih di bawah nilai kebutuhan layak (KHL) wajib menyesuaikan upah minimumnya dengan KHL paling lambat pada 2019.

a�?Kami menghormati keputusan gubernur itu, cuman jangan berdasarkan data yang salah. Bukankah UMP 2016 yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Nomor 561-698 Tahun 2015 tanggal 30 Oktober 2015 sudah di atas KHL,a�? ungkap dia.

Tidak hanya itu, Wolini juga mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 500/3859/SJ tentang hasil evaluasi penetapan Upah Minimum Tahun 2016 dan persiapan penetapan UMP 2017. Dalam surat tertanggal 17 Oktober 2016 itu justru NTB termasuk salah satu dari 14 provinsi yang menetapkan UMP tahun 2016 sesuai dengan formula perhitungan UMP yang diamanatkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Dalam daftar tersebut, NTB berada pada posisi ke-12 setelah Provinsi Bali. Dalam SE itu juga menyatakan penetapan UMP dan UMK wajib dihitung dengan menggunakan formula penghitungan UMP berdasarkan pasal 44 PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

a�?Kami ingin meluruskan saja. Kalau memang ada yang kurang dengan KHL, mana datanya. Buktinya surat edaran mendagri untuk gubernur se Indonesia menempatkan NTB dalam kelompok yang diapresiasi,a�? tandas dia.

Terpisah, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB Yutinus Habur justru kecewa dengan kebijakan Gubernur NTB yang hanya menaikkan UMP NTB 10 persen. Dia menilai, gubernur mestinya berupaya menyejahterakan rakyat melalui kebijakan menaikkan UMP NTB 2017 sebesar 15,25 persen.

Menurut dia, jalan tengah dengan menetapkan UMP 10 persen dari usulan 11,75 persen belum berpihak kepada pekerja. Apalagi jika berkaca pada provinsi lain salah satunya di Bali. Termasuk beberapa daerah lainnya yang perekonomiannya semakin meningkat.

a�?Serikat pekerja kecewa dengan keputusan gubernur,a�? ujar Yustinus Habur.

Menurut dia, perusahaan mikro sekalipun di NTB tetap punya keuntungan besar. Terlebih perekonomian NTB terus merangkak naik sehingga kebutuhan semakin meningkat. Lagipula, tenaga kerja yang terpakai saat ini punya produktivitas yang tinggi sehingga wajar memperoleh upah tinggi.

Selain itu, dia juga mengkritisi lemahnya pengawasan terhadap perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai dengan UMP. Yustinus yakin masih banyak perusahaan di NTB yang menggaji pekerjanya di bawah UMP sehingga perlu pengawasan maksimal.

a�?Seharusnya institusi pengawas tenaga kerja juga harus maksimal. Harus ada sanksi tegas terhadap perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah UMP,a�? tegas dia.

Dia menilai sejauh ini institusi terkait mandul dalam mengontrol kebijakan tersebut. Dia berharap ke depannya Gubernur NTB memaksimalkan fungsi lembaga terkait sehingga masyarakat NTB lebih sejahtera. (tan/r3)

Berita Lainnya

BPJS TK NTB Gelar Pasar Murah 2.046 Paket Sembako

Redaksi Lombok Post

BPJSTK NTB Lindungi 25.545 Pekerja Migran Indonesia

Redaksi Lombok Post

BCA Salurkan CSR Untuk Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Soft Opening Jannah Tour and Travel Meriah

Redaksi LombokPost

Masyarakat Didorong Gunakan Produk Lokal

Redaksi LombokPost

FWD Life Resmi Hadir di Lombok

Redaksi Lombok Post

Golden Palace Hotel Dikunjungi Wakil Duta Besar Australia

Redaksi Lombok Post