Lombok Post
Metropolis

Aksi Damai Lebih Beradab

wagub
Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin,

MATARAM – Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, menyerukan agar seluruh masyarakat NTB memastikan kondusivitas daerah terus terjaga. Andaipun ada warga masyarakat NTB hendak menyampaikan aspirasi terkait dugaan penistaan agama oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, aksi damai dipandang sebagai hal yang paling bermartabat.

a�?Jangan ada tindakan yang justru merugikan orang lain,a�? tandas Wagub kepada Lombok Post tadi malam. Seruan itu dia sampaikan bersisian dengan rencana aksi yang akan dilakukan Umat Islam di Jakarta esok.

Wagub mengatakan, kebebasan berkumpul dan berserikat, juga mengeluarkan pendapat bagi setiap warga negara telah dijamin konstitusi negara. Tetapi hendaknya, hal tersebut dilakukan tanpa melanggar kepentingan umum dan hak-hak asasi orang. Apalagi sampai merugikan orang lain.

Karena itu, bagi pengunjuk rasa yang ingin menyampaikan aspirasi serupa di NTB seperti halnya di Jakarta, Wagub mengingatkan agar hal itu dilakukan dengan damai. Sehingga tidak merusak sendi-sendi kesatuan dan persatuan dan meruntuhkan nilai-nilai luhur bangsa yang telah berkomitmen atas keanekaraaman serta kebhinekaan.

Ketua DPW Partai Nasdem NTB ini menekankan, stabilitas politik dan keamanan serta kondusivitas daerah harus terjamin. Karena hanya cara itu yang bisa memastikan pemerintahan dan pembagunan bisa berjalan baik. a�?Mari kita rakyat NTB tingkatkan rasa toleransi dan kembangkan sikap demokratis. Jaga keamanan dan ketertiban,a�? tandasnya.

Orang nomor dua di NTB ini sangat setuju dengan pandangan bahwa jika masyarakat NTB hendak menyalurkan aspirasi mendorong penegakan hukum dugaan penistaan agama Islam ini agar hal itu disampaikan di daerah. Tidak perlu berbondong-bondong turut serta ke Jakarta.

Sudah Dipenuhi

Sementara itu, dari Jakarta, aksi demonstrasi 4 November mendatang hampir dipastikan bakal berjalan mulus seiring tidak adanya penolakan dari pemerintah. Namun, pemerintah memberi catatan bawa tuntutan para demonstran sebenarnya sudah dipenuhi. Pemerintah kembali mengingatkan pendemo agar tidak melakukan hal di luar batas.

Hal itu disampaikan Menkopolhukam Wiranto usai rapat kabinet paripurna di Istana Negara kemarin (2/11). a��a��Saya tetap menyatakan bahwa urusan-urusan tanggal 4 itu kan sebenarnya sudah selesai,a��a�� ujarnya. Urusan yang dimaksud adalah aspirasi yang hendak disampaikan oleh para demonstran.

Dia menuturkan, ada tuntutan agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum atas ucapannya saat berada di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Presiden, ujar Wiranto, telah mengatakan sudah diproses. Begitu pula dia juga menyatakan sedang diproses. a��a��Kapolri juga mengatakan sudah, dan sedang terus dilanjutkan (proses hukumnya). Jadi apa sekarang,a��a�� lanjutnya.

Dia kembali mengingatkan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara. Namun, ada regulasi yang mengatur cara-cara menyampaikan pendapat di muka umum. Seperti memberi tahu aparat, menyebutkan jumlah massa, apa alat peraga yang digunakan, termasuk apa aspiasi yang hendak disampaikan. Selain itu, massa juga dilarang mendatangi kediaman penduduk, dan wajib bubar pada pukul 18.00.

Dengan demikian, masyarakat akan tahu apa saja yang diinginkan para demonstran maupun kekuatan yang digalang. Fungsi aparat keamanan hanya sebatas menjaga agar tidak sampai terjadi hal negatif selama aksi. A�a��a��Tapi yang pasti adalah, tatkala masalah ini sudah terjawab, lalu tujuan demonstrasi apa,a��a�� tanya mantan Menhankam/Pangab itu.

Disinggung mengenai pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto awalnya menyatakan tidak mengetahui.A�a��a��NggakA�perlu saya elaborasi, itu kan pernyataan pak SBY, dan saya tidak perlu menilai,a��a�� ucap Ketua Umum Partai Hanura Nonaktif itu.

Menurut Wiranto, SBY merupakan mantan pejabat sehngga bisa dipastikan tahu betul mengenai apa yang disampaikan. Lagipula, bagi Wiranto, itu merupakan pernyataan pribadi SBY. Tinggal bagaimana publik yang mendengarkan statemen tersebut dalam menanggapi.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Pur) Ryamizard Ryacudu yakin bahwa unjuk rasa yang diinisiasi oleh ribuan anggota ormas Front Pembela Islam (FPI) nanti akan berlangsung aman dan terkendali. Namun, dia juga menyatakan bahwa pihaknya mendeteksi adanya pihak-pihak yang menjadi penunggang gelap di dalam aksi unjuk rasa besok. Menurutnya, para penunggang gelap itulah yang akan menjadi musuh negara.

a�?Ada yang masuk menjadi penunggang gelap untuk mencari keributan. Mereka bisa dari orang luar maupun orang dalam,” kata Ryamizard di Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), kemarin.

Salah satu pihak yang diyakini Ryamizard akan menjadi penunggang gelap dalam aksi unjuk rasa memprotes Gubernur DKI Jakarta Ahok tersebut adalah kelompok simpatisan ISIS di tanah air. “Kemungkinan ada ya ada. TNI itu telah memperkirakan ada kemungkinan. Kemungkinan sedikit pun juga harus dianalisa. Kalau tak terjadi ya tak apa, tapi kalau sampai benar terjadi kami siap,” ujarnya.

Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan bahwa Polri sebelumnya memutuskan menetapkan status siaga satu untuk internal Brimob, namun pada Rabu (2/11) ini status siaga satu itu ditingkatkan untuk semua personil Polri di Indonesia.

a�?Siaga 1 per hari ini untuk seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil karena membaca kondisi keamanan dimana saat pilkada sudah masuk masa kampanye terbuka,a�? terang Syafruddin pasca apel pasukan Monas kemarin. (kus/JPG/r8)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost