Lombok Post
Metropolis

Belanja Pegawai Ancam Pengentasan Kemiskinan

BERBAGI: Seorang murid SD memberikan uang kepada Nenek Dijah yang duduk di pinggir Jalan Angsoka Kelurahan Gomong, Senin (31/10) lalu.

MATARAMA�– Total dana yang dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan di NTB mencapai Rp 1,2 triliun. Namun kebutuhan ini terancam tidak bisa terealisasi semua. Sebab komponen belanja pegawai akan semakin membengkak tahun 2017.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Rosiady Sayuti mengatakan, fokus pembangunan dalam APBD tahun 2017 tetap pada penanggulangan kemiskinan. Ia menjelaskan, pada dasarnya seluruh program pemerintah selama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi yang secara spesifik untuk penanggulangan kemiskinan terhitung sebesar Rp 1,2 triliun.

Alokasi anggaran ini nanti akan tersebar di semua program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik di sektor pendidikan, sosial, ekonomi, perbaikan perumahan, infrastruktur dan sebagainya. a�?Itu yang dibutuhkan, nah berapa realisasinya nanti tunggu pembahasan KUA-PPAS,a�? katanya, kemarin (2/11).

Rencananya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran SementaraA� (KUA-PPAS) APBD 2017 ke DPRD NTB akan diajukan 7 November mendatang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di NTB tahun 2016 mencapai 804.442 jiwa atau 16,48 persen. Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 823.886 jiwa atau 17,10 persen.

Rosiady mengklaim penurunan angka kemiskinan di NTB termasuk yang terbaik sehingga mendapat penghargaan Millennium Development Goals (MDG’s).

Sementara untuk pengentasan kemiskinan di tahun 2017 akan diupayakan menggunakan data by name by address yang diserahkan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K) ke Pemprov NTB. a�?Sehingga sasarannya lebih fokus ke rumah tangga miskin yang ada di daftar,a�? ujarnya.

Rosiady yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini mengatakan, tahun depan belanja pegawai juga akan naik. Karena ada 7.783 orang pegawai baru masuk Pemprov NTB. Sehingga persentase belanja pegawai akan bertambah juga. Tapi gaji mereka itu bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga DAU harus bertambah sesuai dengan pembahan jumlah pegawai.

a�?Jumlahnya belum kita hitung semua,a�? katanya.

Ia mengungkapkan, selama ini komposisi belanja pegawai memang masih lebih besar dari belanja langsung untuk pembangunan. Jika dipersentasekan belanja pegawai 70 persen sementara belanja langsung 30 persen. Dengan penambahan pegawai diperkirakan pergeserannya tidak akan terlalu jauh. (ili/r7)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost