Lombok Post
Bima - Dompu

Boleh Demo, Jangan Anarkis

RAPAT: Wali Kota Bima HM Qurais H Abidin memimpin rapat terbatas membahas rencana aksi besar-besaran besok (4/11), kemarin.

KOTA BIMA – Pemerintah Kota Bima tetap memantau perkembangan rencana aksi serentak pada Jumat 4 November. Demo yang menuntut kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok itu juga akan dilakukan umat Islam di Kota Bima. Informasi yang berkembang ratusan orang akan turun jalan di Kota Bima.

“Boleh demo, asal tidak anarkis,” A�kata Wali Kota Bima HM Qurais H Abidin saat memimpin rapat di ruang rapat wali kota, kemarin.

Menurut dia, demonstrasi dan kebebasan berpendapat merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang. Tapi yang menjadi masalah jika demonstrasi tersebut mengganggu kenyamanan atau ketertiban masyarakat. Apalagi sampai merusak fasilitas umum.

Dikatakan, semua pihakA� harus mengantisipasi agar demo itu tidak berujung anarkis. Dia juga meminta agar jajaran Kantor Kementerian Agama Kota Bima memberikan pencerahan ke pondok pesantren dan madrasah.

“Beri mereka pencerahan agar tidak terprovokasi,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Bima ini juga menegaskan pada jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), camat, dan lurah agar melaksanakan sosialisasi. Baik itu di lingkungan sekolah, RT dan RW agar seluruh elemen masyarakat menjaga kondusifitas wilayah.

“Wajib menjaga ketertiban dan keamanan. Jangan sampai meninggalkan tanggung jawab tugas atau pekerjaan hanya karena terlibat demonstrasi,” katanya.

Dalam rapat terbatas A�tersebut hadir juga Wakil Wali Kota HA Rahman H Abidin, Wakil Ketua DPRD Syahbuddin dan M Syafei. Hadir jugaA� Kajari Bima Eko Prayitno, Kapolres Bima Kota AKBP Ahmad Nurman Ismail, Kasdim 1608 Bima Mayor Inf Jalal Bin Saleh.

Sementara itu Kepala Kantor Kemenag Kota Bima H Syahrir mengimbau seluruh masyarakat tidak terprovokasi isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA) dalam aksi tersebut. Masyarakat diharapkan mampu menciptakan Kota Bima yang aman dan kondusif. Janga sampai merusak nilai kebersamaan dan kekompakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Kemenag Kota Bima meminta KUA, pengurus masjid, kepala madrasah serta pimpinan pondok pesantren se Kota Bima menyosialisasikan pentingnya menjaga ukhuwah islamiyah (persaudaraan) dan memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama. Selain itu mengajak umat Islam Kota Bima agar tidak ikut terpengaruh isu SARA yang bisa mengancam stabilitas bangsa dan daerah.

“Imbauan itu bisa disampaikan lewat khutbah Jumat, nasehat perkawinan dan kegiatan ekstra kurikuler terutama bagi siswa dan santri di lingkungan madrasah dan pondok pesantren,” kata Syahrir. (nk/rul/r4)

Berita Lainnya

IKKB Papua Barat Bantu Korban Gempa

Redaksi LombokPost

Etos Kerja Harus Meningkat selama Ramadan

Pemkot Bima Lanjutkan Perbaikan Infrastruktur Sisa Banjir

Redaksi LombokPost

Miliki Sabu, IRT Diringkus

Ops Ketupat Gatarin 2018 Dimulai

Masih Ditemukan Makanan Kedaluwarsa

Penataan Ama Hami Dilanjutkan

Berkas Ketua PDIP Kota Bima Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaksi LombokPost

KPU Kota Bima Mulai Lipat Surat Suara