Lombok Post
Headline Tanjung

Catat, Usaha Parkir juga Harus Berizin!

BELUM BERIZIN: Pegawai DPPKAD Lombok Utara bersama tim penertiban saat sosialisasi pajak ke tempat usaha parkir yang ada di Bangsal, Rabu (2/11) lalu.

TANJUNG – Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Lombok Utara bergerak cepat. Setelah menyisir usaha tempat parkir di kawasan Bangsal, tim langsung menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk melakukan tindakan selanjutnya. Rakor ini dihadiri Diskoperindag, Kecamatan Pemenang, Satpol PP, Dishubkominfo, dan KPPT di kantor DPPKAD, kemarin (3/11).

Kabid Pendapatan DPPKAD Lombok Utara Vidi Ekakusuma yang ditemui usai rakor mengatakan, ada dua hal yang akan disosialisasikan kembali kepada pemilik usaha parkir tersebut. Pertama, sosialisasi izin usaha mikro kecil (IUMK) dengan cara membagikan blangko dan mengumumkan persyaratan yang dibutuhkan. Diantaranya, KTP, SPPT PBB, Keterangan usaha dari desa, fotokopi kartu keluarga, dan pas foto. Hal ini dikarenakan sampai saat ini dari 13 usaha tempat parkir yang ada di Bangsal belum ada satupun yang mengantongi izin untuk usaha parkir. a�?Izin usaha tempat parkir ini memang hal yang baru di Lombok Utara,a�? katanya.

Ditambahkan, jika mengacu pada SE Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15/M/KUKM/1/2015 tanggal 22 Januari, A�pembuatan surat izin IUMK bisa dilakukan. Izin ini nantinya akan ditangani pihak kecamatan dengan melihat modalnya di bawah Rp 500 juta.

Selanjutnya, pihaknya juga merencanakan akan memberikan layanan one stop service pada 10 hingga 11 November mendatang. Caranya dengan membuka posko pelayanan satu atap. Di mana pemilik tempat usaha parkir bisa mengurus izin dan membayar pajak. a�?Sebelum kita gelar kita akan minta legalisasi dari Bagian Hukum dulu,a�? tandasnya.

Sementara itu, untuk pajak sendiri, Vidi menegaskan tidak perlu menunggu sosialisasi dan pengurusan izin. Pasalnya, penarikan pajak sudah bisa dilakukan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010.A�A�A�A� Berdasarkan keterangan pemilik usaha parkir, setiap harinya minimal ada 25 motor yang menggunakan jasa penitipan di tempat usahanya. Jika satu motor ditarik Rp 5 ribu maka setiap harinya bisa mendapatkan Rp 125 ribu.a�?Kita hitung menggunakan jumlah minimal, maka setiap tahunnya dari pajak parkir seharusnya bisa mendapat sekitar Rp 117 juta,a�? katanya.

Nominal tersebut baru sebatas motor, belum lagi berbicara mobil yang menggunakan fasilitas parkir menginap. Pihaknya berharap, dengan adanya pendekatan tim pelaku usaha parkir bisa sadar akan wajib pajak.

Sebelumnya, salah seorang pengelola tempat parkir di Kawasan Bangsal Rahmat Hidayat mengatakan, pihaknya ingin mengurus izin tempat usaha parkir. Akan tetapi, tidak mengetahui ke mana harus mengurusnya. Sehingga dia menggunakan izin usaha lain untuk buka parkir. a�?Kami minta dibantu pemerintah untuk mengurus izin-izin ini,a�? harapnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost