Lombok Post
Tanjung

Diprediksi di Atas Angka Provinsi

PALING RAMAI: Tampak sejumlah wisatawan sedang jalan-jalan di Gili Trawangan beberapa waktu lalu. Trawangan menjadi salah satu lokasi dengan jumlah perusahaan dan pekerja terbanyak di sektor pariwisata.

TANJUNG – Pemprov NTB telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 naik sebesar 10 persen menjadi Rp 1.631.245. Kali ini giliran Pemkab Lombok Utara yang akan menentukan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2017. a�?Senin pekan depan (7/11) baru kita bahas bersama SPSI dan APINDO,a�? ujar Kabid Hubungan Industri dan Ketenagakerjaan Disnakertrans Lombok Utara Abdul Khairul Mas, kemarin (3/11).

Dijelaskan, untuk menentukan besaran UMK pihaknya telah melakukan survei Kebutuhan Layak Hidup (KHL). Khususnya bagi pekerja lajang dengan memperhatikan beberapa komponen. Diantaranya, sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Dari hasil survei, KHL yang didapat Rp 1.800.819. a�?Ini KHL per Oktober lalu,a�? ungkapnya.

Untuk diketahui, UMK 2016 juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp 1.600.000. Jumlah ini sama dengan UMP NTB 2017. a�?Nanti kita lihat berapa yang diajukan SPSI dan bagaimana kesiapan APINDO,a�? katanya.

Berbeda dengan daerah lain, Lombok Utara didominasi perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata, seperti perhotelan dan jasa. Dari data terbaru saat ini ada 594 perusahaan di Lombok Utara. Dari jumlah itu terdapat tenaga kerja mencapai 10.699 orang. Sebanyak 10.340 orang diantaranya adalah pekerja lokal. Sisanya sebanyak 359 orang pekerja asing. a�?Ini paling banyak ada di tiga gili,a�? katanya.

Jumlah perusahaan dan pekerja ini meningkat dibandingkan 2015. Dengan rincian 527 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 9.358 orang. Terdiri dari 9.068 tenaga kerja lokal dan 291 tenaga kerja asing.

Sebagai daerah pariwisata tentu pemasukan perusahaan di sektor pariwisata ini fluktuatif. Sehinga dalam menentukan UMK harus juga memerhatikan ini. Jangan sampai perusahaan kecil dan calon investor terbebani dengan UMK sehingga tidak mampu membayar gaji pegawai yang berdampak pada PHK. a�?Ini harus kita kaji bersama, yang penting tidak ada yang dirugikan,a�? katanya. (puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost