Lombok Post
Headline Opini

Korupsi di Lingkaran Birokrasi

Opini LombokPost
Opini LombokPost

MENILIKA�sebuah fakta hukum dalam keterlibatan para birokrat atau aparatur negara dalam keterlibatan persekongkolan korupsi menjadi sebuah ironi tersendiri bagi bangsa dan negara ini. Dalam lingkup daerah saja misalnya Nusa Tenggara Barat, hasil pemantauan lembaga Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB (vide : Anomali Pemberantasan Korupsi dan Upaya Penyelamatan Kerugian Negara di NTB Tahun 2014), menunjukkan bahwa keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan aparatur negara lainnya masih cukup memprihatinkan. Data tersebut menunjukkan pada tahun 2014 ada sekitar 41 orang lebih terlibat dengan jabatannya beragam (Guru, tenaga honorer, SKPD, Kepala Dinas, anggota DPRD dll) dan telah diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri mataram.

Kejahatan korupsi masih menjadi persoalan besar bangsa yang masih belum menemukan obat mujaraf untuk menghentikan para pemegang kekuasaan agar tidak berlaku koruptif.A� Perjalanan panjang membebaskan birokrat dari perilaku koruptif masih menjadi jihad prioritas. Berbagai upaya coba ditempuh para pejuang anti korupsi dan pembuat kebijakan dari hulu sampai ke hilir masih belum memberikan efek jera bagi para pelaku koruptif khususnya di lingkungan birokrasi.

Kedekatan Korupsi Dengan Birokrasi

Birokrasi memiliki kedudukan yang strategis di dalam sistem pemerintahan. Jika diibaratkan sebagai anggota tubuh manusia, birokrasi ibarat sepasang kaki manusia. Sebab, birokrasilah melalui aparaturnya yang menggerakkan dan menjalankan sistem pemerintahan itu sendiri. Dengan kata lain, tidak ada birokrasi maka sistem tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga tujuan bernegara yang ada dalam konstitusi menjadi tidak dapat terwujud.

Birokrasi di dalamnya melekat sebuah kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan birokrasi dapat mempengaruhi dan mengendalikan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan, dengan kewenangan yang melekat tersebut di mana birokrasi/birokrat dapat melakukan tindakan apapun atas nama negara. Sebab birokrasi merupakan wakil dari negara yang diberikan amanah untuk mengurus kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kekuasaan besar yang dimiliki oleh birokrasi inilah yang acapkali oleh oknum-oknumnya digunakan secara menyimpang. Misalnya dalam banyak kasus terjadi seperti melakukan pungutan liar (Pungli), korupsi dalam berbagai bentuk atau modusnya. Bahkan, kolusi dan nepotisme pun tidak akan jauh dari lingkungan birokrasi yakni para birokrat pemegang kekuasaan atau kewenangan. Misalnya, dalam hal mutasi atau menempatkan seseorang pada sebuah jabatan tertentu tidak sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang dimiliki. Sehingga, berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif.

Lord Acton jauh sebelumnya telah mengingatkan dalam ungkapan tersohornya yakni power tends to corrupt but absolute power corrupt absolutely. Di mana, dalam kekuasaan itu sendiri cenderung terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan-penyimpangan sebagaimana telah disebutkan di awal.

Maka dari itu, ungkapan Lord Acton tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa birokrasi sangat dekat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam hal ini tidak hanya dilakukan oleh seorang pimpinan tertinggi dalam birokrasi, melainkan dilakukan oleh bawahan-bawahannya dengan berbagai macam bentuk dan modusnya sebagaimana telah disebutkan di awal.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah di dalam birokrasi tersebut praktik-praktik semacam korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut akan selalu tumbuh dan abadi?. Mungkin dalam hal ini dapat meminjam ungkapan yang dikemukakan oleh Herbert Kaufman sebagaimana dikutip oleh Budi Setiyono (2012) yakni bahwa a�?birokrasi itu bersifat immortal (tidak pernah mati), sekali dia eksis maka dia akan tetap ada selamanyaa�?.

Memahami pendapat Herbert Kaufman tersebut di atas, kuat mengindikasikan bahwa selama birokrasi itu ada maka praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme selamanya akan terus tumbuh dan hidup serta eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme akan mati jika birokrasi juga telah tiada atau lebih ekstrem lagi yakni jika negara ini sudah bubar atau jika dunia telah kiamat.

Upaya Pengendalian

Kedekatan birokrasi tersebut jika ditelaah secara politis memang begitu kuat. Hal ini dapat dilihat dari empat komponen dalam tulisannya Budi Setiyono (Vide: Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi). Pertama, penggunaan aset dan infrastruktur birokrasi untuk mendukung suatu kekuatan politik tertentu. Karena demikian pentingnya peran birokrasi, hampir seluruh kekuatan politik akan senantiasa mencoba menanamkan pengaruhnya pada intansi birokrasi, untuk selanjutnya menggunakan birokrasi itu sebagai alat tunggangan bagi kepentingan politik mereka.

Kedua, korupsi dengan berbagai bentuknya. Dengan kewenangan yang dimiliki, aparatur birokrat berkesempatan untuk melakukan tindakan tercela untuk kepentingan pribadinya. Misalnya dengan melakukan pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan prosedur yang biasanya dibuat berbelit-belit, melakukan mark-up nilai proyek, dan menerima sogokan untuk meloloskan suatu keputsan.

Ketiga, penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Walaupun secara teoritis birokrasi bersifat impersonal, tetapi oknum birokrasi sering sulit memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan dinas. Bahkan penggunaan fasilitas dinas untuk keperluan pribadi ini hampir-hampir absolut.

Keempat, sikap arogansi. Karena birokrasi memiliki posisi daya tawar yang tinggi dan dibutuhkan semua pihak, maka mereka sering bersikap bebal, pongah, anti kritik, dan bersikap lamban (bahkan kadang anti) terhadap perubahan. Birokrasi cenderung merasa paling pintar, paling tahu, paling mampu dan memandang rendah pihak-pihak di luar mereka. Hal ini dapat dipahami, karena pada beberapa segi, hal ini benar. Akan tetapi, sikap arogan dan anti kritik adalah masalah lain yang bertendensi sangat negatif.

Menguatkan pendapat di atas, Klittgart yang dikutip Miftah Thoha (vide: Birokrasi Pemerintah Dan Kekuasaan Di Indonesia; 2012) mengatakan munculnya korupsi itu karena tidak dibangunnya atau tidak berjalannya sistem pengawasan yang kuat atau tidak dilakukan secara maksimal. Klittgart mengatakan pemerintahan atau administrasi negara yang memiliki monopoli kekuasaan (MK) yang besar diperkuat dengan memiliki diskresi (D) atau kebebasan untuk memutus yang luar biasa, akan tetapi tidak diikuti oleh adanya rasa akuntabilitas publik (A) dan diperkuat dengan tidak adanya sarana kontrol yang dilakukan (K) maka akan menyuburkan praktik-praktik korupsi. Dalam rumus yang sederhananya yakni (MK + D) a�� (A + K).

Dalam mengendalikan semua itu sebetulnya negara telah mencoba berupaya untuk mengendalikan kekuasaan besar birokrasi tersebut dengan mengundangkan beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya, di era reformasi diundangkan UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menilik semua peraturan perundang-undangan tersebut yang dijadikan sebagai upaya primer dalam mengendalikan para perilaku koruptif oknum birokrasi sudah cukup lengkap dan baik. Upaya pengendalian praktik-praktik kotor dalam birokrasi tersebut dapat juga ditinjau dari sisi kelembagaan negara yang terus tumbuh dan berkembang dewasa ini. Misalnya, dibentuknya beberapa Komisi-Komisi seperti, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Kejaksaan (Komjak), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Akan tetapi, pembentukan lembaga-lembaga tersebut pun masih belum bisa membebaskan birokrasi dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, suap, pungli dan lain sebagainya. Meskipun, dalam beberapa kasus di mana kinerja dari lembaga-lembaga tersebut patut untuk mendapatkan penghargaan.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah revolusi besar-besaran untuk melakukan reformasi birokrasi itu sendiri, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan bawahan-bawahannya. Gagasan Revolusi Mental yang menjadi jargon pemerintahan yang sekarang patut untuk terus diperjuangkan. Gagasan tersebut secara mendalam tersirat makna bagaimana mengubah cara pandang, cara berperilaku, cara melayani publik dari orang-orang yang ada dalam birokrasi tersebut yang sebelumnya bermental koruptif menjadi tidak koruptif.

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost