Lombok Post
Ekonomi Bisnis

APJATI Keluhkan Pembayaran Visa

JUMPA PERS : Ketua APJATI NTB H Muhammadun (dua dari kanan) saat menyampaikan keterangan pers kepada wartawan di Mataram kemarin Rabu (2/11)

MATARAM – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTB mengeluhkan tingginya visa TKI ke Malaysia. Tidak hanya itu, sistem pembayarannya juga dinilai memberatkan.

a�?Saat ini pembayaran visa TKI harus melalui PT Omni Cipta Sarana yang merupakan pihak swasta. Dari sebelumnya Rp55.000 kini meningkat jadi RP1,5 juta ,a�? kata Ketua APJATI NTB Muhammadun, Rabu (2/11) lalu.

Dikatakan, persoalan lainnya adalah menyangkut kenaikan harga pengambilan visa sistem bestinet. Saat ini calon TKI dibebankan untuk membayar sistem bestinet senilai RP420.000. Selanjutnya ada juga biaya Indonesia Security Clearance (ISC). ISC merupakan sistem pengamanan dokumen calon TKI yang dikenakan biaya 105 Ringgit Malaysia.

Fungsi ISC ini, kata Muhammadun sama dengan bestinet. Bedanya, bestinetA� dibayar di Malaysia, sementara ISC yakni scan sidik jari dan paspor dilakukan diperusahaan-perusahaan yang ditunjuk di Indonesia.

a�?Kalau kita jujur, TKI kita sudah jadi sapi perah mereka. Pembebanan seperti inilah yang menjadi salah satu faktor munculnya TKI gelap,a�? tandas dia.

Menurut dia, terdapat tiga faktor yang membuat TKI memilih jalur ilegal. Yakni sistem pengiriman TKI yang berbelit dengan biaya tinggi, ketidak puasan calon TKI di tempat kerja, dan banyaknya TKI yang habis masa kontrak kerjanya.

Terpisah, Sekretaris APJATI NTBA� Irianto Suenarjo mengatakan, persoalan ini harus mendapat perhatian pemerintah. Terlebih, dalam waktu dekat juga akan ada kenaikan biaya pemeriksaan kesehatan yang lagi-lagi dibebankan kepada calon TKI.

a�?Kenaikannya dari Rp250 ribu menjadi Rp760 ribu. Ini jelas semakin membuat TKI kita menjerit untuk mengeluarkan biaya-biaya seperti ini,a�? papar dia. Awalnya, seluruh biaya itu akan dibebankan kepada majikan. Tapi, dalam peraktiknya, biaya-biaya tersebut dibebankan kepada TKI.

Disinggung mengenai keberadaan LTSP, pihaknya menilai keberadaan LTSP itu belum berfungsi maksimal untuk kemudahan pelayanan TKI. Meski begitu, pihaknya tidak secara frontal membubarkan LTSP yang awalnya menjadi kebanggaan NTB. Pihaknya mendorong agar LTSP itu lebih diberdayakan sehingga benar-benar dimanfaatkan oleh TKI. Dia behrarap, berbagai peristiwa seputar TKI NTB harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah NTB. (tan/r3)

Berita Lainnya

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Soft Opening Jannah Tour and Travel Meriah

Redaksi LombokPost

Masyarakat Didorong Gunakan Produk Lokal

Redaksi LombokPost

FWD Life Resmi Hadir di Lombok

Redaksi Lombok Post

Golden Palace Hotel Dikunjungi Wakil Duta Besar Australia

Redaksi Lombok Post

BI Sosialisasi Kartu GPN di Kota Bima

Redaksi Lombok Post

Distribusi Kartu Berlogo GPN Dekati Target

Redaksi LombokPost

Avian Brands Peduli Bangun Kembali Lombok

Redaksi Lombok Post