Lombok Post
Metropolis

Akhir Tahun Harus 100 Persen

amin-sir
Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin

MATARAM – Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih gesit dalam merealisasikan anggaran. Waktu dua bulan terakhir harus benar-benar dimanfaatkan agar semua program bisa terealisasi.

A�a�?Sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak tercapai,a�? kata Amin kepada Lombok Post, kemarin (7/7).

A�Meski waktu yang tersisa sangat mepet, namun pemerintah harus tetap berupaya keras agar program terlaksana dengan baik. Ia tidak ingin tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya dimana serapan anggaran tidak maksimal. a�?Inilah yang kadang-kadang gubernur dan saya selalu menekankan agar cepat,a�? kata Amin.

Ia mengakui, keterlambatan realisasi anggaran dipengaruhi banyak faktor. Diantaranya bisa karena faktor cuaca sehingga pengerjaan proyek sulit dilaksanakan. Selain itu bisa juga karena ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat sehingga sulit bagi SKPD mengeksekusi anggaran. Tapi ia juga mengakui ada faktor kealpaan pejabat yang membuat serapan anggaran rendah.

a�?Kalau kesengajaan saya rasa tidak ada pejabat yang sengaja,a�? katanya.

Meski demikian, apapun kendalanya waktu dua bulan menurutnya sangat cukup bagi SKPD dalam merealisasikan anggaran. Apalagi dalam APBD Perubahan tidak ada pekerjaan berat yang dilakukan, dan hal ini sudah menjadi pekerjaan rutin dari para pejabat SKPD. Maka tidak ada alasan untuk pesimis. a�?Inikan pekerjaan rutin,a�? katanya.

Berdasarkan data sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah NTB, dari total Rp 3,9 triliun APBD Perubahan 2016, hingga 31 oktoberA� realisasi keuangan baru mencapai 61,11 persen. Sementara realisasi fisik 75,43 persen.

SKPD yang realisasi keuangan masih rendah hingga 7 November 2016, diantaranya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dengan 47,32 persen dari Rp 101 miliar yang dikelola; Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) 61,34 persen dari Rp 24 miliar; Dinas PU baru 63,31 persen dari anggaran Rp 715 miliar; Dinas Kehutanan 61,86 persen dari Rp 15 miliar; dan Dinas Pertambangan EnergiA� 58,31 persen dari Rp 58 miliar anggaran yang dikelola. (ili/r7)

Berita Lainnya

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost

SPSI Usul UMK Rp 2,13 Juta

Redaksi LombokPost

Rumah Belum Jadi, Tenda Kemasukan Air

Redaksi LombokPost

Pasca Gempa, BPS Belum Keluarkan Data Kemiskinan

Redaksi LombokPost

Kalau Lagi Mood, Lima Jam Bisa Selesai

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost