Lombok Post
Headline Sportivo

Alasan Adil, Persetujuan Dewan Diabaikan

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB HMS Kasdiono

MATARAM – Bonus cabang olahraga (Cabor) disorot DPRD NTB. Bonus cabor berpretasi di PON Jawa Barat disebut-sebut tidak sesuai dengan persetujuan dewan.

Pada rapat paripurna Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2016, dewan hanya menyetujui pemberian bonus bagi cabor peraih medali emas. Persetujuan itu telah diserahkan kepada Gubernur NTB TGH Zainul Majdi.

Isinya, cabor yang mendapatkan satu hingga empat medali emas akan diberikan bonus Rp 150 juta. Sementara, cabor yang atletnya mendapatkan medali perak dan perunggu tidak akan diberikan bonus.

Nah, ketika bonus akan dibagikan, tiba-tiba muncul Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 0026-784 tahun 2016. Cabor yang mendapatkan satu medali emas mendapat bonus Rp 21 juta, medali perak Rp 17,5 juta, dan medali perunggu Rp 15 juta.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB HMS Kasdiono angkat bicara. Ia menegaskan, dewan tidak pernah membahas dan menyetujui bonus cabor seperti SK Gubernur Nomor 0026-784 A�itu. Dewan hanya menyetujui cabor yang mendapatkan medali emas saja.

a�?Cabor yang meraih satu sampai empat medali emas akan menerima bonus Rp 150 juta. Sementara lima sampai tujuh emas Rp 250 juta,a�? tegasnya.

Jadi, SK Gubernur yang muncul setelah pembahasan paripurna itu patut dipertanyakan. Karena dewan tidak pernah menyetujuinya. a�?Ini harus dicari akarnya,a�? ungkapnya.

Kasdiono mengaku tidak pernah melihat SK kedua gubernur. Untuk itu, dia menegaskan tidak setuju dengan cara pembagian tersebut.A�Jika pembagiannya seperti itu, sambung dia, merugikan cabor yang meraih medali emas. Misalkan, cabor peraih satu medali emas harus kalah besar nilai bonus dengan peraih dua medali perak.Padahal, pada PON itu yang diutamakan adalah medali emas.

Dengan perhitungan seperti itu, satu perak dan satu perunggu lebih berharga dibandingkan dengan satu emas. a�?Kenapa perhitungannya seperti itu. Itu menjadi pertanyaan besar,a�? tegasnya.

Sementara itu, Ketua KONI NTB Andy Hadianto mengatakan, pembagian bonus itu sudah sesuai dengan porsinya. Artinya, seluruh cabor yang memiliki atlet berprestasi di PON harus diberikan bonus juga. a�?Cabor juga berperan dalam menuntun atletnya berprestasi,a�? jelas Andy.

Jika pembagian bonus berdasarkan pembahasan pada rapat paripurna, otomatis anggaran tersebut tidak akan cukup. a�?Kita hanya mendapatkan anggaran Rp 8,3 miliar dari nilai yang diusulkan Rp 10,5 miliar,a�? ungkapnya.

Andy menegaskan, seharusnya besaran pembagian bonus untuk cabor tidak dijadikan persoalan. Karena, pembagian tersebut sudah sangat proporsional berdasarkan prestasi tiap cabor. a�?Kita harus bersikap adil,a�? pungkasnya. (arl/r10)A�

Berita Lainnya

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost