Metropolis

Semoga Bukan Sekadar Seremonial

kesepakatan-sir

MATARAM – Pemprov NTB bersama enam kabupaten kota, serta beberapa lembaga vertikal menandatangani kesepakatan bersama untuk memperbaiki sistem pelayanan bagi TKI. Penandatanganan ini digelar di kantor Gubernur NTB, kemarin (8/11).

Kesepakatan itu diantaranya, komitmen bersama untuk menjaga integritas dan sinergi penyelenggara negara dan menghindari praktik suap, pemerasan, gratifikasi dalam bentuk apapun pada layanan TKI. Membenahi kebijakan dan tata kelola layanan TKI. Kemudian perbaikan kualitas perlindungan TKI dan memastikan TKI mendapat layanan yang transparan, cepat dan pasti.

Penandatanganan komitmen bersama ini disaksikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan. Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi memastikan, kesepakatan bersama ini bukan sekedar seremonial belaka. Setelah ini, pemerintah bersama semua lembaga terkait akan mendekatkan pelayanan kepada para calon TKI, mempermudah seluruh proses yang harus dilalui, dengan prinsip transparan dan terbuka.

Bentuk konkritnya adalah akan dibuka kantor pelayanan terpadu di enam kabupatan yakni Bima, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Lombok Barat. Kantor tersebut nanti akan melayani seluruh kebutuhan calon TKI. a�?Artinya kepengurusan pemberangkatan akan berbasis di kabupaten, sementara provinsi hanya akan memotinor,a�? terangnya.

TGB mengatakan, TKI telah berperan luar biasa dalam menggerakkan perekonomian daerah. Secara kuantitatif, angka remitansi atau uang kiriman TKI NTB bisa mencapai Rp 2,5 triliun setiap tahun. Remitansi ini membuat peringkat pertumbuhan ekonomi NTB tertinggi secara nasional tahun 2015. Sementara untuk triwulan III tahun 2016, tercatat pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 7,64 persen. Jumlah ini masih jauh di atas rata-rata nasional.

Artinya, para TKI berperan cukup besar dalam menggerakkan roda perekonomian di NTB. Sehingga pemerintah wajib memberikan pelayanan terbaik bagi TKI.

Dengan pengawasan KPK, program yang diselenggarakan BNP2TKI dan melibatkan 15 instansi yaitu Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Tenaga Kerja, Kemenkum dan HAM, KBRI Kuala Lumpur, KBRI Singapura, Pemprov Kepri, Badan Koordinasi Keamanan Laut, Polda Kepri, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pengusahaan Batam, Pemkot Batam dan Pemkot Tanjung Pinang.

Sebelumnya kantor pelayanan tepadu beroperasi di Nunukan, Kalimantan Utara, selanjutnya ditargetkan 43 kantor poros layanan terintegrasi yang terhubung dalam satu jaringan sistem komunikasi. Program ini diharapkan dapat menghilangkan pungutan liar dalam proses penempatan TKI.

Sementara itu, Deputi Bidang KoordinasiA� Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian PMK Sujatmiko mengungkapkan, biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memulangkan TKI bermasalah mencapai Rp 100 miliar setiap tahun.

Menurutnya, akan lebih baik jika dana sebesar itu dialihkan untuk meningkatkan kualitas SDM, memperkuat pendidikan keterampilan khusus. Dengan kata lain, jika pemberangkatan TKI secara ilegal dapat ditekan, maka akan lebih banyak dana bisa digunakan untuk pemberdayaan TKI. (ili/r7)

Related posts

Dapat Nama Baru a�?Lomboka�?

Iklan Lombok Post

PPTKIS Tetap Harus Tanggung Jawab

Redaksi Lombok post

Katanya Kota Religius, Tapi Kok…?

Iklan Lombok Post