Lombok Post
Metropolis

Tim Saber Pungli Mirip Macan Ompong

ruslan-sir
anggota Fraksi PDIP Ruslan Turmuzi

MATARAM – Tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) bentukan Pemprov NTB dinilai seperti macan ompong. Tim yang melibatkan banyak instansi ini belum menunjukkan taringnya hingga saat ini.A� Tidak ada sedikitpun gerakan yang dilakukan, kecuali rapat koordinasi.

a�?Macan ompong tim-tim ini,a�? kata anggota Fraksi PDIP Ruslan Turmuzi pada Lombok Post, kemarin (8/11).

Ia menilai, semangat pemerintah pusat yang ingin memberantas pungli belum mampu diikuti Pemprov NTB. Hal ini terlihat dari kinerja tim yang melempem. Sebab hingga kini tidak ada perubahan dengan adanya tim. Padahal masyarakat sudah banyak melaporkan praktik pungli. Mestinya laporan-laporan itu segera ditindaklanjuti. a�?Apa pungli memang tidak ada atau pungli dibiarkan?,a�? keluh anggota komisi IV DPRD NTB ini.

Menurutnya, dampak yang ditimbulkan pungli luar biasa merusak. Seperti menghambat investasi dan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Tidak melihat besar kecilnya, tetapi pungli menjadi ancaman pembangunan ke depan. Oleh karena itu, ia meminta kepada gubernur segera membuat gerakan bebas pungli yang melibatkan masyarakat. Disosialisasikan manfaat dan kerugian dari pungli.

a�?Ini sebuah instruksi luar biasa dari presiden,a�? katanya.

Kata dia, bila perlu, Pemprov NTB berinisiatif membentuk lembaga tersendiri yang khusus menangani pungli, seperti tim percepatan pembangunan. Sebab dengan tim yang ada saat ini, menurutnya tidak akan cukup efektif memberantas pungli. Gubernur bisa mengeluarkan Pergub untuk membentuk lembaga khusus pencegahan pungli.

a�?Berikan kewenangan kepada salah satu intansi untuk mengkoordinasi dan menggerakan,a�? imbuhnya.

Menurutnya, pembentukan lembaga ini akan lebih efektif. Selain itu, juga harus dilakukan operasi gabungan khusus, seperti menjaring orang yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, perang melawan pungli akan lebih terasa dampaknya, yakni menciptakan birokrasi yang lebih bersih.

Semenatra itu, Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim mengatakan, gubernur sangat berkomitmen untuk memberantas pungli. Beberapa waktu lalu gubernur mengeluarkan Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 800/828/INSP/2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungli.

Dalam surat edaran tersebut, pemprov meminta kepada semua SKPD untuk mengawasi semua aparatur sipil negara (ASN) dan mengambil tindakan tegas apabila ada pegawai yang melakukan pungli. Selain itu, isinya meminta membentuk unit pengaduan internal berbasis teknologi informasi yang mudah diakses. (ili/r7)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost