Lombok Post
Giri Menang

Ingat, Pungutan di Luar Perda Haram!!!

DESA
INGATKAN KADES: Kepala BPMPD Lobar HL Surapati (kanan) didampingi Kasubid Tata Pemerintahan Desa Suhamdi di ruangan kerjanya, belum lama ini.

GIRI MENANG – Ini adalahA�peringatan bagi semua kepala desa di Lombok Barat (Lobar). Agar lebih waspada lagi, dalam melakukan pungutan di masyarakat.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lobar HL Surapati menegaskan,desa tidak boleh melakukan pungutan di luar APBDes dan ketetapan perda.

a�?Pungutan yang diperbolehkan di APBDes harus mengacu pada perda. Di luar itu tidak boleh,a�? tegasnya kepada wartawan, Kamis (10/11) lalu.

Lanjut Surapati, dalam melakukan pungutan, haruslah diatur dalam peraturan desa (perdes) yang merupakan kesepakatan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD). Kemudian perdes tersebut dievaluasi Bagian Hukum Setda Lobar.

a�?Jadi prosesnya cukup panjang,a�? kata dia.

Pernyataan itu dilontarkan Surapati, terkait dugaan pungutan oleh Kades Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, belum lama ini.

Di mana kades setempat diduga menerima uang Rp 5 juta A�per tongkang batu bara dengan dalih untuk pembangunan kantor desa. Surapati mengaku belum bisa memberikan komentar terkait persoalan itu. Ia juga belum berani memastikan, apakah yang dilakukan kades tersebut legal atau ilegal.

a�?Masalah terbukti atau tidak terbukti nanti proses hukum yang menentukan,a�? pungkasnya.

Permasalahan ini sudah diadukan ke Polsek Lembar.A� Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan kades Lembar berinisial LS itu dengan indikasi pungutan liar pada pendistribusian batu bara di Pelabuhan Lembar menuju PLTU Jeranjang.

Kapolsek Lembar IPDA Agus Priyo Wahyono dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Dikatakan dalam aduan tersebut disebutkan ada indikasi pungli. Nilainya Rp 5 juta per tongkang batu bara.

a�?Kami masih mendalami aduan itu,a�? ungkapnya.
Dikonfirmasi beberapa waktu lalu Kades Lembar Selatan LS membantah dengan tegas dugaan pungli tersebut. Ia mengatakan, uang tersebut bukanlah pungli seperti yang dituduhkan.

Kata dia, itu adalah bentuk kesepakatan dari perusahaan batu bara yang menyuplai kebutuhan PLTU Jeranjang. Untuk membantu pembangunan kantor desa setempat.

a�?Kalau saya minta baru itu namanya pungli. Tapi ini mereka yang memberi bukan kami yang meminta,a�? bantahnya. (zen/r3)

Berita Lainnya

Perawatan Jalan Memang Tak Maksimal

Redaksi LombokPost

Dekat PLTU, Jalur ke Jeranjang Malah Gelap Gulita

Redaksi LombokPost

Tekan Kemiskinan, Eksekutif dan Legislatif Harus Bersinergi

Redaksi LombokPost

Calon PNS Siapkan Diri, Tes SKB Digelar Sehari

Redaksi LombokPost

Jaspel Puskesmas Gunungsari Tersumbat

Redaksi LombokPost

Hotel di Senggigi Mulai Bangkit

Redaksi LombokPost

Empat Bulan Tersiksa di Pengungsian

Redaksi LombokPost

Giliran Warga Langko Gedor Kantor Desa

Redaksi LombokPost

Dengan Kartu Nikah Administrasi Lebih Mudah, Benarkah?

Redaksi LombokPost