Lombok Post
Tanjung

Bupati: Ini Bukan Sanksi

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.

TANJUNG – Tahun 2017, Pemkab Lombok Utara mengasumsikan ada pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat sebanyak 62,31 persen. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan di kalangan DPRD Lombok Utara. Dewan merasa penyebab pemotongan itu perlu didalami. Apakah karena kondisi keuangan negara atau ada kebijakan atau bahkan ada persoalan lain (sanksi).

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menjelaskan pemotongan DAK tersebut merupakan kebijakan pusat. a�?Penyebabnya kebijakan pusat, ini semua daerah dikurangi bukan hanya Lombok Utara,a�? ujarnya pada wartawan, kemarin (15/11).

Ditambahkan, untuk menyiasati pemotongan DAK ini, pemkab akan meningkatkan PAD. Selain itu, pemkab akan melakukan terobosan-terobosan untuk mencari anggaran ke pusat. Karena tahun 2016 Lombok Utara juga mendapat tambahan DAK untuk pembangunan jalan dan tambahan gedung rumah sakit.

Menurut Najmul, pengurangan ini bukan sanksi dari pusat. Hal ini karena Lombok Utara bisa memenuhi target PAD dan meraih WTP. “Target capaian PAD 100 persen, kita WTP, apa yang jadi sanksi,a�? tandasnya.

Lebih lanjut, Najmul juga menjelaskan, terkait pemangkasan DAU pada 2016 sebesar Rp 28 miliar lebih, pusat akan memberikan kekurangannya sebesar Rp 14 miliar pada 2016 ini. Sedangkan sisanya Rp 14 miliar akan dibayarkan pada 2017 mendatang. a�?Pembayaran kurang DAU juga sudah diperhitungkan pada rencana penerimaan DAU pada KUA PPAS 2017,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

Progres RTG Belum Sesuai Harapan

Bupati Dorong Percepatan Pembangunan di KLU

DASI dan Lombok Post Buka Puasa dengan Korban Gempa

Bapenda Segera Tertibkan Reklame Kedaluarsa

17 Ribu Data Korban Gempa Bermasalah

Jayaboard Restorasi Gedung Sekolah

Pemkab KLU Bakal Datangi Kemenkum HAM RI

Redaksi LombokPost

2.400 Paket Santunan Segera Disalurkan

Lahan Polteknik Vokasi Diklaim Sudah Clear