Lombok Post
Metropolis

Serakah di Destinasi Wisata

20161114_141657
TIKET WISATA: Dua orang pengunjung duduk santai menikmati suasana Taman Loang Baloq yang tenang dan hijau, Senin (14/11).

Destinasi wisata NTB selain indah, ternyata juga parah. Terutama karena aneka pungutan yang sungguh serakah. Nyaris tak ada tempat wisata yang gratis. Semua mesti pakai karcis. Sayangnya, pungutannya tak resmi. Pertanggungjawaban uang publik pun jauh dari transparansi. Berkedok menjaga destinasi, justru aksi berjamaah di tempat wisata ini telah merusak nama baik daerah sendiri. Kalau sudah begini, pariwisata NTB tengah menjemput mati.

***

DITA, gadis asal Kota Mataram itu memang penyuka traveling. Bekerja sebagai salah satu tenaga medis tak menghalangi niatnya berpetualang. Maka, kalau dia berada di sebuah pantai yang belum banyak terjamah pengunjung di pesisir Jerowaru, Lombok Timur, tentu hal yang jamak untuk Dita.

a�?Saya senang mencoba ke tempat-tempat baru. Bersama teman-teman tentu saja,a�? katanya kepada Lombok Post. Pekan lalu, dia tengah berada di Pantai Kura-Kura di Jerowaru.

Pantai itu indah. Namun, memang belum begitu tenar sebagai destinasi wisata. Pantai Kura-Kura masih kalah mentereng dengan Pantai Pink atau juga Pantai Surga, di kawasan yang sama.

Puas menikmati pantai nan indah, Dita lalu bergegeas pulang. Tapi saat akan keluar dari pintu masuk kawasan pantai, limar orang pemuda menghampirinya. Dita kaget. Namun, dia langsung menguasai keadaan. Apalagi, setelah lima pemuda ketahuan niatnya. Pada Dita, mereka menagih uang parkir.

Spontan, Dita mengeluarkan uang pecahan Rp 5 ribu dari kantong. Tapi para pemuda itu menolak. Tak banyak senyum, para pemuda itu memita uang parkir Rp 15 ribu. Katanya, uang itu juga untuk keamanan.

Mendengar itu, Dita tertegun. Uang Rp 15 ribu untuk sekali parkir sungguh kelewat mahal. Apalagi untuk sebuah alam terbuka seperti itu. Di pusat perbelanjaan modern saja di Mataram, untuk parkir maksimal Rp 5.000. Itu pun sudah merupakan parkir resmi. Artinya ada jumlah yang disetor ke pemerintah, selain yang berhak diterima pengelola parkir.

Dita protes. Menurutnya, yang diminta pemuda itu terlalu banyak. Angkanya tak pantas untuk lokasi parkir dengan destinasi sebuah pantai. Tapi Dita mengalah. Mengambil jalan tengah. Memberikan uang Rp 10 ribu, dan lima pemuda itu menyilakannya beranjak.

Tentu saja, bagi Dita, uang Rp 10 ribu jumlahnya kecil. Tapi, tetap saja dia merasa dongkol bukan kepalang. Jengkel dan kesal karena jumlah uang yang diberikan tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan.

Jika dikatakan parkir, kendaraanya tidak diatur layaknya tempat parkir. Fasilitas di pantai pun tidak ada seperti tempat duduk atau sarana kebersihan.

a�?Saya kesal karena tidak sesuai antara pekerjaan mereka dengan uang yang kita kasi,a�? katanya.

Pungutan di KLU

Tak cuma di Jerowaru. Aksi pungutan serupa juga terjadi di Lombok Utara. Tepatnya di destinasi wisata air terjun Sendang Gile dan Tie Kelep. Bahkan, di tempat ini, aksinya kelewat serakah.

Bayangin aja. Wisatawan bisa dipungut Rp 250 ribu satu orang, untuk melancong melihat air terjun. Biaya itu untuk membayar jasa pemandu dan tiket wisata yang resminya hanya Rp 10 ribu untuk wisatawan asing dan Rp 5 untuk wisatawan lokal. Itu tarif resmi berdasarkan Perbup Nomor 30 Tahun 2015, aturan ini merupakan perubahan dari Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang retribusi golongan jasa usaha.

Aksi yang nyaris a�?merampoka�? wisatawan itu bukan terjadi baru-baru ini. Bahkan disinyalir sudah lama. Entah sudah berapa korbannya. Terutama wisatawan asing. Mereka yang sudah jadi korban bahkan protes di media sosial. Ditanggapi aneka macam komentar. Isinya tentu saja dominan soal kecaman.

Bayangkan ini. Andai ada rombongan wisatawan datang berempat. Berarti mereka harus merogoh kocek hingga Rp 1 juta.

Salah seorang pemandu, sebut saja Kamil, menyebut bagaimana aksi nakal para pemandu tersebut. Biasanya kata dia, pemandu menyasar wisatawan yang datang dengan rombongan. a�?Begitu ada kendaraan travel datang langsung didekati dan ditawari jasa. Pokoknya yang terlihat datang beramai-ramai pasti didatangi,a�? ungkapnya.

Menurutnya, setelah wisatawan setuju dengan penawaran yang diajukan pemandu, kemudian pemandu tersebut yang membelikan tiket retribusi ke loket yang ada. a�?Kepada wisatawan nanti harga tiket sudah masuk dalam harga jasa. Tetapi nominal harga tiket biasanya dinaikkan 10 ribu atau 20 ribu,a�? jelasnya.

Ditambahkannya, praktik ini biasanya dilakukan kepada wisatawan mancanegara. Karena lebih mudah diterima daripada wisatawan lokal yang jarang menggunakan jasa pemandu. a�?Kalau lokal jarang yang ditawari mungkin karena sudah biasa banyak yang nolak,a�? katanya.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara Muhadi pun gerah dengan aksi ini. Lebih lanjut, Muhadi mengatakan pihaknya akan menertibkan guide yang beroperasi di Sendang Gile dan Tiu Kelep. Caranya adalah dengan memberikan licensi resmi. Agar praktik memeras wisatawan ini bisa dihindari. a�?Ini tidak semua guide memang. Tetapi ada saja yang oknum (memeras),a�? katanya.

Muhadi mengimbau wisatawan yang berkunjung ke Sendang Gile dan Tiu Kelep agar bertanya langsung kepada petugas resmi yang standby disana jangan langsung mencari guide.

Pungutan di Senggigi

Di ikon wisata NTB, kawasan wisata Pantai Senggigi pun begitu. Di sana pungutan Rp 1.000 untuk mereka yang hendak masuk kawasan pantai. Ada pula tarif untuk parkir sepeda motor dan kendaraan roda empat.

Kepala Dusun Senggigi H Farhan mengatakan, retribusi di Senggigi itu diatur dengan payung hukum Peraturan Desa. a�?Tapi saya lupa Perdes nomor berapa,a�? ungkapnya.

Sepeda motor tarifnya Rp 5 ribu, mobil Rp 7.500, minibus Rp 10 ribu, dan bus Rp 20 ribu.A� Nominal itu sudah termasuk biaya parkir. Dengan waktu kunjungan tidak terbatas. a�?Yang dihitung bukan per orang tapi per kendaraan,a�? jelasnya.

Untuk karcis masuk Rp 1.000 ke pantai, Farhan menjelaskan dihitung per orang. Kecuali untuk anak-anak maksimal usia TK, tidak dikenai biaya alias gratis.

a�?Tiket karcis yang Rp 1000 ini untuk biaya kebersihan, kalau ada lebih masuk ke masjid dan income remaja,a�? jelasnya.

a�?Intinya, kami tidak pernah melakukan pungutan di luar perdes,a�? sambung Farhan menegaskan.

Karena sudah ada dasar hukum yang sah, Farhan mengaku pihak desa memberikan mandat sepenuhnya kepada pihak dusun. Per bulan, ia mengaku menyetor ke pemerintah desa rata-rata Rp 4 juta. Namun, nominal itu bisa saja berubah, tergantung kondisi di lapangan.

Saat musim ramai, kadang kata Farhan setoran ke desa bisa lebih dari Rp 4 juta. Tapi, ada kalanya musim sepi. Misalnya saat musim penghujan seperti saat ini. Jumlah pengunjung tidak seramai biasanya.

Pungutan di Sembalun

Di Lombok Timur pun begitu. Ambil contoh di kawasan Sembalun. Ada pungutan misalnya bagi wisatawan yang hendak mendaki di Bukit Pergasingan. Retribusi dikelola masyarakat setempat dengan bekerja sama dengan pemerintah provinsi melalui Kesatuan pengelola Hutan (KPH).

Dari salah seorang penuturan warga Sembalun, diungkapkan setiap pendakian ke bukit Pergasingan dikenakan tarif Rp 10 ribu. Sedangkan untuk parkir Rp 5 ribu. Itu untuk pendakian yang mau menginap atau hanya sekadar mendaki selama satu hari.

a�?Kalau parkir itu untuk masing-masing warga yang memiliki lahan sebagai tempat parkir. Sedangkan uang tiket Rp 10 ribu dikelola oleh koperasi ,a�? tutur salah seorang warga setempat.

Royal Sembahulun, anggota koperasi pengelolaan tiket pendakian Bukit Pergasingan mengatakan, pendapatan dari tiket dikelola pihaknya dan pemerintah provinsi. a�?Kami membentuk Koperasi Wisatani. Karena potensi wisata pendakian nanggi ini tidak boleh dikelola peroranganA� ataupun lembaga bisnis. Sehingga terbentuklah koperasi ini,a�? katanya.

Sebanyak 70 persen pendapatan kata dia dikelola oleh masyarakat dan 30 persen diserahkan untuk pemerintah provinsi.

Saat ini bukit Pergasingan yang dikelola oleh pihak Koperasi Wisatani menjadi salah satu incaran wisawatan lokal. Setiap hari Sabtu-Minggu, pengunjung yang datang ke lokasi ini bisa mencapai ratusan. Para pengunjung ingin menikmati view indah dari ketinggian dan menyaksikan langsung Rinjani di depan mata mereka.

Pungutan di Loteng

Di Lombok Tengah tak ada beda. Datanglah ke kawasan wisata Benang Stokel dan Benang Kelambu. Setiap pengunjung yang ke sana harus membayar uang parkir Rp 2 ribu per sepeda motor dan mobil Rp 10 ribu per kendaraan roda empat. Ada karcis diberikan. Namun, bukan karcis resmi yang dikeluarkan pemerintah.

A�Payung hukum segala pungutan yang ada di sini berupa Peraturan Desa.

Cuma di sini, pungutan tak cuma untuk karcis parkir. Atau karcis masuk. Ada pula biaya tambahan. Yakni dari para tukang ojek yang akan mengantar pengunjung dari pintu area kawasan ke Air Terjun Benang Kelambu.

Di sana terpampang tarif biaya tukang ojek yang siap mengantar pulang pergi (PP) sebesar Rp 30 ribu per orang. Jaraknya sekitar 1 kilometer (km) atau menghabiskan waktu 8 menit saja.

Namun, yang harus dibayarkan pengunjung Rp 40 ribu per orang. Konon, Rp 10 ribunya disisihkan kepada tour and travel yang mengantar tamu. Bahkan, bisa lebih dari itu, tergantung kesepakatan kedua belah pihak saja. Sementara karcis masuk ke air terjun Rp 10 ribu per orang.

Kalau dirata-ratakan, sekali masuk plus jasa tukang ojek satu pengunjung bisa membayar sedikitnya Rp 63 ribu. Meliputi, parkir mobil Rp 10 ribu, karcis masuk area geopark Rinjani Rp 3 ribu, ojek dan karcis masuk ke air terjun Rp 50 ribu. Kalau wisatawan luar negeri, konon bisa dua sampai tiga kali lipat.

Uang-uang itu disebut salah seorang tukang ojek di sana pada Lombok Post, ada yang masuk ke kantung pengelola air terjun, petugas karcis atau penjaga pos, pemerintah desa dan juga Pemkab Loteng.

a�?Kalau mau untung, kita bisa bekerja sama. Yang penting, kita sama-sama dapat. Kalau 10 orang tamu saja, bapak dapat Rp 100 ribu,a�? cetus sang tukang ojek.

Uang sebesar Rp 100 ribu itu, kata sang tukang ojek tinggal di ambil di petugas karcis di penjaga pos. a�?Kuncinya, kita saling mengerti. Selebihnya, biarkan kami yang mengatur. Itu saja,a�? ujarnya.

Jumlah mereka, ada 42 orang. Mereka bekerja secara bergiliran setiap harinya. Di tempat inilah, pernah rombongan wisatawan asal Jakarta dan Malaysia, mengeluhkan mahalnya biaya untuk menikmati keindahan alam, yang disediakan secara gratis oleh Sang Maha Pencipta. Pungli dimana-mana.

A�a�?Memang, kalau berbicara air terjun di Aik Berik, sudah keterlaluan,a�? kata Kepala Dinas Budpar Loteng HL Muhammad Putrie, terpisah.

Sampai saat ini, sesal Putrie tidak ada sedikit pun PAD yang dihasilkan dari pengelolaan air terjun di Desa Aik Berik. Jangankan masuk ke Dinas Budpar, di Dispenda saja tidak ada. a�?Tapi, ini yang saya minta kepada Dispenda, agar turun tangan. Selebihnya, saya no coment,a�? kata Putrie.

Pria asal Desa Katare itu pun membantah keras, kalau ada uang masuk ke dinasnya. a�?Sekali lagi, kalau bericara pengelolaan air terjun di Desa Aik Berik itu, sudah keterlaluan. Selebihnya, no coment,a�? tekan Putrie.

Aksi seperti ini tentu saja dikeluhkan. Bahkan merusak citra destinasi wisata. Kalau saja pengelolaannya baik, protes sebetulnya bisa diminimalisir. Misalnya di Taman Loang Baloq di Mataram. Memang ada pungutan Rp 3.000 per kendaraan sepeda motor yang masuk areal. Tapi tak ada protes. Sebab, pengunjung menilainya sepadan dengan fasilitas yang didapatkan. Misalnya berugaq tempat duduk, sarana kebersihan, rimbun, penataan dan kebersihan juga terjaga.

Hal itupun mengikis ketidaknyamanan kala masuk dan ditemui penjaga yang duduk di pintu gerbang dengan membawa tiket warna kuning. Tidak ada senyum kala menatap. Saat sepeda motor berhenti, ia langsung mengangkat tiga jarinya. a�?Tiga ribu,a�? ketusnya singkat.

Tak Punya Dasar

Kepala Ombudsman NTB Adhar Hakim menegaskan, dalam beberapa fakta ada praktik pungutan yang dikelola di sejumlah desa dengan alasan ada peraturan desa. Tapi dari temuan Ombdusman, banyak peraturan desa yang bertentangan dengan aturan di atasnya.

Oleh sebab itu, Ombudsman mengimbau agar inspektorat segera turun dan langsung melakukan pembinaan terhadap peraturan desa yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Tanpa bimbingan dan pendampingan pemda, maka praktik-praktik seperti ini akan terus berjalan. a�?Sehingga kami berharap pemda tidak boleh lepas tangan,a�? katanya.

Karena pungutan yang mengatasnamakan institusi desa terhadap masyarakat itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Apalgi tidak ada payung hukum yang memberikan mereka kewenangan melakukan pungutan. Peraturan desa tidak bisa dijadikan dasar hukum bila aturan di atasnya melarang. a�?Kalau dipungut dia lari ke mana?a�? katanya.

Adhar menegaskan, pungutan itu hanya ada dua jenisnya, jika tidak sebagai retribusi parkir maka dia pasti pajak parkir, dan ini hanya bisa dikelola oleh institusi yang punya kewenangan.

Untuk itulah inspektorat harus melakukan pembinaan agar tertib dan tidak menimbulkan keresahan. Bagus inisiatif dari masyarakat mengelola destinasi wisata, tapi harus dibina. a�?Agar tidak salah jalan mereka,a�? imbuhnya.

Dengan adanya intervensi dari pemerintah, maka pungutan tersebut menjadi legal dan wisatawan juga menjadi nyaman.

Harus Dihentikan

Terpisah, Plt Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB H Affan Ahmad mengatakan, jika tidak ada dasar hukum yang jelas ia berharap pungutan-pungutan tersebut jangan sampai dilakukan. Sebab, pungutan itu akan menjadi beban bagi para wisatawan. a�?Saya belum tahu persis apakah ada legalitas yang mengatur pungutan di situ,a�? katanya.

Ke depan menurutnya, pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbupar) NTB maupun masing-masing kabupaten harus mengatur hal ini. Sebab, dampaknya akan sangat berpengaruh pada citra wisata, dimana pengunjung akan merasa tidak nyaman bila banyak diminta pungutan.

Sementara itu, Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB Agus H mengatakan, pengelolaan destinasi wisata merupakan tanggungjawab langsung masing-masing pemda kabupaten kota. Pemprov NTB dalam hal ini hanya membantu membenahi destinasi, melakukan promosi dan pemasaran. a�?Kalau masalah itu (pungutan) menjadi urusan kabupaten,a�? katanya.

Terkait adanya pungutan di objek wisata yang dilakukan kelompok wisata saat ini sedang diupayakan untuk melakukan penertiban bersama-sama. Mulai dari pemda kabupaten, aparat desa, kapolsek dan dinas terkait. Seperti kasus di Sesoat, secara khusus kemarin Disbudpar melakukan rapat dengan Dinas Kehutanan dan kepolisian untuk membenahinya. a�?Ya mungkin masyarakat belum paham saja bahwa itu tidak boleh,a�? katanya.

Rencana ke depan, pemerintah akan melakukan penertiban dengan melakukan pengutan kepada kelompok masyarakat. Petugas akan memberikan penyadaran kepada mereka, bahwa potensi wisata harus dikelola dengan baik dan tidak sembarangan. Menurutnya, masalah ini hanya bisa diselesaikan mulai dari pemerintah paling bawah yakni dari desa.

Pemerintah dalam hal ini bisa membantu untuk penataan kawasan, seperti penataan lapak pedangan, atau penyediaan fasilitas lainnya. Kemudian, pemerintah kabupaten menggelar penyuluhan kepada anak muda sehingga ditangani secara terpadu. a�?Kan ada instruksi dari Pak Gubernur terkait masalah ini,a�? katanya.

Rapat koordinasi terkait pengelolaan destinasi wisata terus dilakukan setiap tahun. Sebab, masalah ini juga tidak hanya melulu melibatkan dinas pariwisata, tapi juga ada dinas lain seperti masalah Sesaot juga melibatkan Dinas Kehutanan, wisata kota tua Ampenan misalnya melibatkan dinas tata kota dan sebagainya. a�?Sebab wisata itu masuk di semua lini,a�? katanya.

Saat ini Agus menyebutkan, NTB memiliki 11 kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) dan lima kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yakni Tambora, Moyo, Gunung Rinjani, Gili Tramena, dan KSPN Pantai Selatan. Menurutnya semua objek wisata tersebut harus dijaga bersama, termasuk oleh masyarakat setempat. (ili/puj/ton/dss/zen/r8)

Berita Lainnya

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost

Pol PP Mengeluh Lagi

Redaksi LombokPost

Evi: Kasihan Pak Sudenom

Redaksi LombokPost

Yang Lolos TKD Jangan Senang Dulu!

Redaksi LombokPost

Sekolah Sesak, ABK Terdesak

Redaksi LombokPost

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost