Lombok Post
Metropolis

Disnakertrans Gandeng Tuan Guru

wildan-sir
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB H Wildan

MATARAM – Tragedi kapal tenggelam yang menyebabkan tewasnya 20 orang TKI asal NTB tidak boleh terulang kembali. Pemerintah harus benar-benar berbenah. Atas peristiwa ini, tim penyelaras pembangunan Provinsi NTB mengumpulkan beberapa SKPD dan lembaga terkait, Jumat (11/11) lalu. Tujuannya untuk mencarikan solusi jangka panjang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB H Wildan mengatakan, Pemprov saat ini sedang berkabung. Jumlah korban yang mencapai puluhan orang bukan angka yang sedikit. Atas peristiwa ini, pemerintah hanya bisa mengambil pelajaran agar ke depan tidak ada lagi TKI yang menjadi korban.

Meski sebagian dari penumpang kapal adalah TKI tanpa dokumen tapi menurutnya mereka tetap warga negara yangA�harus mendapat perlakuan sama. Apalagi para TKI selama ini telah memberikan kontribusi cukup besar bagi daerah. Total remiten TKI tahun 2015 mencapai Rp 1,7 triliun. Belum termasuk dana dari TKI yang tidak resmi.

Langkah konkret ke depan adalah mencegah pengiriman TKI secara ilegal. Sebab jalur inilah yang membuat TKI rentan menjadi korban, baik korban kekerasan di tempat kerja maupun ancaman keselamatan seperti saat ini.

a�?Gubernur meminta agar dilakukan upaya perlindungan terhadap TKI dengan cara mengurangiA� pemberangkatan secara ilegal,a�? kata Wildan.

Selain itu, pemerintah akan lebih banyak kerja sama dengan pondok pesantren. Tujuannya agar para tokoh agama memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Selain itu, pelayanan LTSP akan terus ditingkatkan. Ada enam kantor LTSP baru yang akan dibangun tapi pelaksanaanya dilakukan bertahap. Tahun 2017 akan dibangun di Lombok Tengah dan Sumbawa. Sementara sisanya di Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara, Bima dan Dompu dibangun tahun berikutnya.

Wildan berharap, bupati bersungguh-sungguh melayani TKI, karena KPK saat inu terus memantau. Mereka sewaktu-waktu akan melakukan pemantauan dan pembinaan ke lapangan. Jika masih ada yang bermain, maka KPK tidak akan segan-segan menindak petugas, baik dari pemerintah maupun perusahaan pengerah tenaga kerja.

a�?Sekarang mereka (KPK) terus memantau ini,” tandas Wildan. (ili/r7)

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost