Lombok Post
Metropolis

Perumahan Nelayan Butuh Lahan 2 Ha

rumah-kumuh
REOT : Beberapa nelayan tengah beristirahat di samping sebuah rumah kumuh, di Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro. Rumah kumuh seperti ini rencananya bakal direlokasi.

MATARAM – Tahun depan Pemkot Mataram, siap menyusun rencana pembangunan rumah bagi nelayan di Kelurahan Bintaro. Penataan perumahan ini, selain bertujuan mengentaskan kemiskinan, juga untuk penataan ulang kawasan tepi pantai.

a�?Rumah-rumah di kawasan pinggir pantai ini segera direlokasi,a�? kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Mahmudin Tura.

Hanya saja, karena jumlah nelayan cukup banyak, mencapai kurang lebih 200 KK, maka area relokasi membutuhkan lahan cukup luas. Persoalannya, di area yang menjadi target pembangunan perumahan bagi warga di Bintaro, masih ada yang menjadi hak milik pribadi.

a�?Kita perlu bebaskan lahan 2 hektare. Kalau anggaran sudah disiapkan,a�? Imbuhnya.

Dinas PU, kata Tura, masih akan menungguhasil pembebasan lahan di kawasan itu. Jika lahan sudah ada, itu akan dijadikan dasar pihaknya melobi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Luasnya lahan yang didapat juga menentukan desain dari perumahan untuk para nelayan. Apakah, berbentuk perumahan tipe 24 atau rusunawa.

a�?Kalau sudah ada lahan, kami siap lobi ke pusat,a�? yakinnya.

Jika pemerintah berhasil membebaskan lahan hingga 2 a�� 3 hektare (ha), maka PU siap mengusulkan pembangunan rumah nelayan, tipe 24 seperti yang telah terbangun sebelumnya.

a�?Pemerintah pusat, juga pasti bersedia melakukan pembangunan fisik (rumah),a�? ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Mataram Lalu Martawang menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 48 miliar untuk melakukan pembebasan lahan di tahun 2017. Termasuk juga anggaran pembebasan lahan untuk perumahan nelayan.

a�?Nanti tim appraisal kita bentuk untuk mencari nilai harga tanah di kawasan itu. Baru kita bisa sebutkan angka untuk pembebasan lahanya di sana (kawasan pantai),a�? kata Martawang.

Ia menegaskan anggaran pembebasan lahan telah disiapkan. Pihaknya menjamin, membayar tanah dengan harga yang telah direkomendasikan tim appraisal. Jika harga yang ditawarkan pemilik jauh dari rekomendasi, maka pemerintah tidak akanA� menutup kemungkinan mencari tanah lain.

a�?Kita cari tanah yang lain. Jadi kita tidak hanya terpaku di satu kawasan lahan saja,a�? tandasnya. (zad/r3)

Berita Lainnya

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost

SPSI Usul UMK Rp 2,13 Juta

Redaksi LombokPost

Rumah Belum Jadi, Tenda Kemasukan Air

Redaksi LombokPost

Pasca Gempa, BPS Belum Keluarkan Data Kemiskinan

Redaksi LombokPost

Kalau Lagi Mood, Lima Jam Bisa Selesai

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost