Lombok Post
Metropolis

Dewan: Itu Tindakan Kriminal!

burhanudin
Anggota Komisi II DPRD NTB Burhanuddin

MATARAM – Penegak hukum diminta untuk menyelidiki penyebar isu penarikan uang secara besar-besaran (rush money) untuk aksi 25 November 2016. Itu adalah tindakan tidak terpuji dan membuat kondisi negara memburuk.

a�?Itu kriminal, tidak terpuji bagi negara,a�? kata Anggota Komisi II DPRD NTB Burhanuddin, kemarin (22/11).

Politisi PKB itu menegaskan, isu semacam itu berpotensi merugikan perekonomian nasional dan menimbulkan keresahan di sektor ekonomi. Karena dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. a�?Masyarakat untuk tidak terpengaruh dan mengalihkan masalah politik ke ekonomi,a�? ucapnya.

Senada, politisi Partai Gerindra H Hamja mengatakan, masyarakat jangan terpancing kampanye pembangkangan yang marak di media sosial. Karena bertujuan membentuk pa�Zerlawanan rakyat terhadap pemerintah. Kepada pemerintah untuk dapat disikapi dengan baik agar tidak membentuk citra negatif di luar negeri. a�?Jangan terpancinglah,a�? ucap Ketua Fraksi DPD Partai Gerindra ini.

Hamja menilai, isu ini muncul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Itu sebabnya, ia meminta pemerintah lebih peka dalam mendengar keluhan rakyatnya.

Seperti diketahui, gerakan rush money berkembang di media sosial bersamaan dengan rencana demonstrasi 25 November 2016. Rencana unjuk rasa tersebut tadinya dilakukan jika aparat penegakan hukum tidak menjadikan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama a�Z(Ahok) tersangka. (ewi/r7)

Berita Lainnya

Bukan Tidak Tahu, tapi Malas Patuh!

Redaksi LombokPost

Uang Nomor Dua, Paling Penting Lingkungan Bebas Sampah

Redaksi LombokPost

Mohan Bikin Kejutan di Mataram Jazz & World Music Festival 2018

Redaksi LombokPost

Setengah Hati Urusi Bisnis “Nakal”

Redaksi LombokPost

Bangunan Tua Itu Perlu Direnovasi

Redaksi Lombok Post

Gempa Lagi, Panik Lagi

Redaksi Lombok Post

Pintu Beasiswa Eropa Terbuka Lebar untuk Pelajar NTB

Redaksi Lombok Post

Gempa Lagi, Lombok Belum Stabil

Redaksi Lombok Post

Akhirnya, Revisi Perda RTRW Sah!

Redaksi Lombok Post