Lombok Post
Metropolis

Pemerintah Diminta Turun!

turis-mandalika-sir
Illustrasi wisatawan

MATARAMA�– Belum adanya kata sepakat antara Pemprov NTB dengan warga menjadi penyebab buntunya penyelesaian kasus lahan 109 hektare di kawasan KEK Mandalika Resort. Untuk itu, pemerintah diminta turun melakukan komunikasi secara intensif ke bawah. Jika tidak maka persoalan ini akan terus mengambang.

Sekretaris Pansus Percepatan Mandalika Resort DPRD NTB Yek Agil mengatakan, belum adanya titik temu disebabkan perbedaan pandangan dua belah pihak. Di satu sisi pemerintah yakin lahan itu adalah tanah negara yang tidak mungkin mereka bayar lagi, sehingga diberikan uang tali asing. Sementara di sisi lain, warga juga yakin lahan itu milik mereka sehingga harus dibebaskan dengan harga tinggi. a�?Kedua sisi pandangan inilah yang menyebabkan tidak pernah ketemu,a�? kata politisi PKS ini.

Hingga saat ini, uang tali asih sebesar Rp 4,5 juta per are belum disepakati warga pengklaim pemilik lahan 109 hektare di kawasan Mandalika Resort. Warga meminta harganya dinaikkan agar pantas.

Pansus memberikan apresiasi dengan langkah yang sudah ditempuh gubernur sejauh ini. Kepada warga, jika memang sudah yakin betul dokumen bukti kepemilikannya valid, maka dewan akan menghormati bila akhirnya mereka menempuh proses hukum. Tapi, ia berharap pemilik lahan coba merenungkan lagi, negara sudah memberikan kebijakan akhir yang tidak akan diubah. Mereka bisa mengecek kembali dokumen yang dimiliki. Jika bukti-bukti yang dimiliki kurang kuat, maka tidak perlu berpanjang-panjang lagi. Sebaiknya menerima kebijakan dari pemerintah pusat.

A�Agar persoalan ini cepat selesai, Agil menyarankan pemerintah lebih banyak memberikan sosialisasi ke masyarakat. Tidak hanya dalam bentuk pertemuan formal, tapi turun ke tengah masyarakat. a�?Saya pikir dengan sosilisasi yang lebih bersifat kekeluargaan warga akan bisa memahami duduk permasalahan,a�? katanya.

Selain itu, penyelesaian masalah ini juga tidak hanya dengan uang saja, tapi warga juga diberikan manfaat lain. Misalnya, warga diberi keuntungan sosial seperti penyerapan tenaga kerja dan pengelolaan dana CSR diprioritaskan bagi masyarakat sekitar lokasi Mandalika Resort. Mereka juga bisa dilibatkan dalam proses pembangunan. Apalagi ada warga yang mau berinvestasi di sana. a�?Mungkin mereka bisa dilibatkan,a�? katanya.

Terpisah, Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono mengatakan, saat ini mungkin warga masih musyawarah. Ke depan pemerintah juga akan mengundang lagi. a�?Pokoknya kita cari win-win solution yang terbaik,a�? katanya.

Ia berharap dalam penyelesaiannya nanti program pembangunan tetap jalan dan masyarakat tidak dirugikan. Tapi harus jelas masyarakat yang mana, yang dimaksud pemerintah dalam hal ini adalah warga yang benar-benar berhak.a�?Tolong yang tidak berhak jangan ngaku-ngakulah,a�? tegasnya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Zul-Rohmi Perlu Banyak Sosialisasi

Redaksi Lombok Post

Mengejar Mimpi Jadi Daerah Industri

Redaksi Lombok Post

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost