Lombok Post
Tanjung

Buat SKCK Gak Perlu ke Lobar Lagi

RESMIKAN: Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono (kiri) saat memimpin apel peresmian Polres Lombok Utara, kemarin (23/11).

TANJUNGA�– Status “persiapan” yang melekat di Polres Lombok Utara akhirnya resmi berakhir, kemarin (23/11). Ini setelah Polres Lombok Utara secara resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan oleh Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono.

Peresmian ini juga dihadiri Sekretaris Utama Lemhanas RI Komjen Pol Arif Wachyunadi, Wakil Gubernur NTB HM Amin, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, sejumlah kapolres di NTB, dan kepala SKPD Lombok Utara.

Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono berharap dengan berdirinya Polres Lombok Utara pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal. Seperti, pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang selama ini masih diurus oleh Polres Lombok Barat. a�?Polres Lombok Utara harus bisa memberikan rasa nyaman dan aman serta mampu berperan menjadi pusat kendali,a�? ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Polri di tengah masyarakat untuk memberikan rasa nyaman dan aman bukan justru menjadi musuh. a�?Pesan saya ini agar bisa diimplementasikan dan tetap melakukan tindakan positif untuk masyarakat,a�? tegasnya.

Lebih lanjut, Umar mengatakan, saat ini lahan untuk Polres Lombok Utara memang belum mencukupi. Namun itu tidak menjadiA� kendala untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polres harus memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada saat ini dengan maksimal.

Terkait sejumlah kasus yang notabene ditangani Polres Lobar sebagai induk, Umar mengatakan, ke depan Kasat Reskrim kedua polres bakal membicarakan hal tersebut. Karena saat ini masih masa transisi.

Sementara itu, untuk pelayanan SIM atau STNK masih belum bisa. Karena peralatan yang dibutuhkan dari Mabes Polri. Namun Umar mengatakan, akan bertahap dipindahkan ke Polres Lombok Utara. a�?Kalau kasus tentu ada pembicaraan dulu dengan Reskrim yang lama, termasuk kriminalitas seperti peredaran narkoba di gili dan premanisme akan ditangani,a�? pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan, soal kekurangan lahan 2,5 hektare untuk Polres rencananya akan dianggarkan pada APBD murni 2017. Meski tidak memastikan kapan bisa dianggarkan, yang jelas upaya ini sebagai bentuk dukungan keberadaan polres di Lombok Utara.

a�?Sekarang sedang pembahasan untuk APBD 2017 seiring pembahasan nanti semoga bisa dianggarkan. Yang jelas komitmen kami sama menjaga keamanan di Lombok Utara,a�? katanya.

Terpisah, Penjabat Sementara (Pjs) Kapolres Lombok Utara AKBP Rifai mengatakan, setelah dikukuhkan pihaknya akan memberdayakan dan mengoptimalkan seluruh personel yang ada, termasuk Bhabinkamtibmas di seluruh desa. Program pun akan segera disusun hanya saja prosesnya harus bertahap. a�?Kalau jemput bola sudah kita laksanakan dari sebelumnya. Namun keterbatasan personel jadi kendala. Kedepannya ini kita evaluasi dan analisa secara internal dulu baru kita laksanakan apa yang menjadi harapan masyarakat,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

PLN Nusra Serahkan Ambulans

Redaksi LombokPost

Pemilu Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Logistik Tiba, PSU Siap Digelar di Kecamatan Tanjung

Redaksi LombokPost

DP2KBPMD Gelar Lomba TTG

Redaksi LombokPost

DLHPKP Canangkan Gerakan “Gemar Membatik”

Redaksi LombokPost

Sekda Dukung Razia ASN

Redaksi LombokPost

Bupati Terima Rombongan LAN RI

Redaksi LombokPost

PSU Rentan Money Politic

Redaksi LombokPost

Tarif Cidomo di Tiga Gili Bakal Diatur

Redaksi LombokPost