Lombok Post
Headline Kriminal

Menteri Desa Minta Kades Tak Dikriminalisasi

TEKNOLOGI TEPAT GUNA: Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo (kiri) bersama Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi melihat sejumlah alat yang dipamerkan di pameran Teknologi Tepat Guna, Mataram, kemarin (23/11).

MATARAMA�– Kucuran dana miliaran rupiah dari kantong APBN ke setiap desa, membuka celah terjadinya penyimpangan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo pun tak menampik hal tersebut.

Menurut dia, pemberian anggaran kepada desa melalui Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sesuatu yang baru. Sehingga, potensi terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran bisa saja terjadi.

a�?Tidak bisa kita hindari permasalahan tersebut,a�? kata Eko, kemarin (23/11).

Namun, guna menhindari semakin banyak Kepala Desa (Kades) yang terjerat hukum akibat penggunaan DD, Eko mengaku telah menjalin kesepakatan dengan sejumlah pihak. Antara lain, Kapolri, Jaksa Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kesepakatan tersebut, Eko meminta setiap kades yang melakukan kesalahan administasi tidak berhak untuk dihukum. a�?Kalau cuma kesalahan administrasi ya jangan di kriminalisasi,a�? ujar dia.

Berbeda halnya jika kades terbukti korupsi. Menurut Eko, bila itu terbuktiA� pihaknya mempersilahkan aparat berwenang untuk memproses sesuai hukum.

a�?Kalau benar-benar korupsi, ya silahkan saja diproses,a�? tegas dia.

Kekhawatiran terjadinya penyimpangan DD yang dilakukan kades, juga dirasakan KPK. Penyebabnya, kemampuan aparat desa untuk mengelola anggaran yang nilainya miliaran rupiah.

a�?Kami takut, jika melihat kemampuan dan jumlah uang yang akan dikelola nanti,a�? ungkap Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, beberapa waktu lalu.

Melihat kondisi itu, Laode mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk memberikan pelatihan kepada pengawas internal pemerintah daerah. Tujuannya, agar pengelolaan ADD dan DD mudah terpantau.

a�?Kita undang pengawas, sehingga pengelolaan dana yang kecil-kecil ini bisa dipantau dengan baik,a�? kata dia.

Selain pelatihan, pihaknya bersama BPKP telah membuat aplikasi khusus untuk pertanggungjawaban pelaporan ADD dan DD. Konsepnya simple. Sehingga diharapkan tidak membuat aparatur desa kesulitan untuk pelaporan anggaran.(dit/r2)

 

Berita Lainnya

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost