Lombok Post
Bima - Dompu

Syahrullah Dituntut Tujuh Tahun Penjara

DISITA: Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Bima Kota menyita tanah Pemkot Bima, Sabtu (12/6). Tanah ini dijadikan barang bukti kasus pengadaan tanah dengan tersangka mantan Asisten I Setda Kota Bima H Syahrullah.

BIMAA� -A� Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bima menuntut Syahrullah tujuh tahun penjara. Dia diduga korupsi pengadaan lahan pemerintah Kota Bima tahun 2013 seluas 20,7 are, dengan kerugian negara Rp 685 juta.

Kasi Intelijen Kejari Bima Lalu Muhamad Rasyidi mengatakan, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bima itu dituntut melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya tujuh tahun penjara. Denda sebesar Rp 200 juta. Subsider enam bulan penjara, denda Rp 651 juta.

Menurut Rasyidi, tuntutan yang diberikan sesuai dengan dakwaan JPU. Sidang tuntutan Syahrullah digelar di Pengadilan Tipikor Mataram, Selasa (22/11). Sidang tersebut menurutnya akan dilanjutkan pekan depan. Dengan agenda mendengarkan jawaban penasehat hukum Syahrullah atas tuntutan JPU.

“Kemarin sidangnya sudah digelar. Pekan depan akan dilanjutkan kembali. Nanti saya kabarkan hasil sidang berikutnya,” ujarnya pada Radar Tambora (Lombok Post Group), kemarin(23/11).

Sementara itu penasehat hukum Syahrullah, Syarifuddin Lakuy mengatakan menolak tuntutan JPU. Karena tuntutan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan. Menurutnya, JPU memberikan tuntutan berdasarkan dakwaan. Sementara dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.

“Kami selaku penasehat hukum tetap berusaha agar klien kami dibebaskan. Karena dalam fakta persidangan tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan,” jelasnya kemarin.

Syarifuddin Lakuy menilai, JPU memberikan tuntutan terkesan emosional. Menurutnya, terdakwa bersedia mengembalikan kerugian negara tersebut. Dengan persyaratan, negara harus mengembalikan tanah yang sudah dibayar itu.

“Prosedur atau cara mengembalikan tanah itu belum ada. Kami tidak sependapat dengan tuntutan jaksa,” pungkasnya. (yet/r4)

 

Berita Lainnya

IKKB Papua Barat Bantu Korban Gempa

Redaksi LombokPost

Etos Kerja Harus Meningkat selama Ramadan

Pemkot Bima Lanjutkan Perbaikan Infrastruktur Sisa Banjir

Redaksi LombokPost

Miliki Sabu, IRT Diringkus

Ops Ketupat Gatarin 2018 Dimulai

Masih Ditemukan Makanan Kedaluwarsa

Penataan Ama Hami Dilanjutkan

Berkas Ketua PDIP Kota Bima Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaksi LombokPost

KPU Kota Bima Mulai Lipat Surat Suara