Lombok Post
Sumbawa

Kontraktor Bisa Disanksi

TALIWANG a�� Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat memastikan tetap akan memberlakukan sanksi tegas kepada kontraktor. Pemda KSB mulai tahun 2016A� memberlakukan pemberian sanksi tegas kepada kontraktor yang pekerjaannya tidak sesuai bestek dan melebihi masa kontrak.

Tidak hanya memberikan sanksi, pemerintah juga akan memberikan reward (penghargaan) kepada kontraktor yang hasil pekerjaannya memuaskan.

“Kalau soal pemberian sanksi, tentu tetap akan kami terapkan. Karena ini memang sudah menjadi komitmen pemerintah,” tegas Asisten II Setda KSB Burhanuddin, kemarin.

Sanksi yang dijatuhkan pemerintah salah satunya di-blacklist dari daftar perusahaan yang akan mendapatkan pekerjaan dari pemerintah. Hanya saja, mantan staf ahli bupati ini tidak menampik untuk memberikan sanksi pemerintah terlebih dahulu melihat hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Pemberian sanksi ini tidak serta merta dilakukan.

” Kita harus lihat dulu, apakah keterlambatan pekerjaan itu murni kesalahan kontraktor atau memang ada persoalan lain,” sebutnya.

Namun sejauh ini, dari hasil penelusuran yang dilakukan pemerintah, hampir semua pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga masih berjalan sesuai kontrak yang disepakati. Burhanuddin juga tidak menampik, terdapat sejumlah pekerjaan yang dipastikan akan diberikan tambahan waktu. Misalnya pembangunan pasar di Kecamatan Jereweh.

” Itu sempat terhenti karena memang ada insiden pekerjanya mengalami kecelakaan di tempat kerja. Akibat insiden itu, pekerjaan terpaksa harus ditunda beberapa pekan,” terangnya.

Bagaimana dengan hasil evaluasi pekerjaan selama ini?

Burhanuddin mengaku, sejauh ini dari laporan yang disampaikan pejabat pembuat komitmen (PPK) dipastikan semua paket proyekA� diselesaikan tepat waktu. Laporan PPK terakhir, semuanya masih bisa diselesaikan sesuai kontrak yang sudah disepakati.

“Tapi kami juga tepat melakukan pengawasan. Agar proyek itu benar-benar rampung sesuai kontrak,” katanya.

Pemberian waktu perpanjangan pekerjaan kepada pihak ketiga memang diatur. Hanya saja, perpanjangan itu harus dilakukan kajian secara menyeluruh.

“Nanti PPK akan mengkaji. Apakah layak diberikan perpanjangan waktu atau tidak. Karena jangan sampai, setelah diberikan perpanjangan, pekerjannya tidak bisa diselesaikan,” pungkasnya. (far/r 4)

Berita Lainnya

Dana Bantuan Korban Gempa Cair Pekan Ini

Redaksi LombokPost

Perpustakaan Cempi Jaya Banggakan Dompu

Redaksi LombokPost

Minyak Sumbawa Sangat Layak Menasional

Redaksi LombokPost

Puluhan Lampu Terpasang, Kota Bima Semakin Terang

Redaksi LombokPost

KPU Dompu Publikasikan Daftar Caleg Sementara

Redaksi LombokPost

Pelayanan RSUD Sumbawa Mulai Dibenahi

Jalan Teladan-Kelawis dan Batu Rotok Tuntas

Berkas SMKN Lunyuk Dikirim ke Kejaksaan

Istri Jadi TKW, GT Hamili Anak Kandungnya