Lombok Post
Metropolis

Pengemplang Pajak Maunya Dibeberkan

syakirin
Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi

MATARAM a�� Dari 29 Wajib Pajak (WP) kakap tinggal 15 WP yang belum melunasi kewajibannya. Namun seperti sebelum-sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi, enggan membeberkan nama para pengemplang pajak tersebut. Meski tahun 2016 sudah mau berakhir.

a�?Kerahasiaan nama (perusahaan) mereka dilindungi undang-undang,a�? kata Syakirin.

Namun diakuinya, dirinya memang sudah gatal mengungkapkan nama-nama pengemplang tersebut. Karena itu, jika perubahan aturan tentang pajak daerah, ia berharap ada peluang para pengempalang pajak, termasuk tempat usaha atau kantornya, ditempeli spanduk atau plank.

a�?Jadi dengan spanduk itu, orang bisa tahu perusahaan ini belum bayar pajak,a�? imbuhnya.

Sementara opsi penindakan sangat kecil bisa dilaksanakan. Alasannya, pembentukan tim eksekusi yang melibatkan banyak unsur baik Pemkot Mataram dan Aparat Penegak Hukum (APH), membutuhkan biaya tidak sedikit.

a�?Jadi meskipun mereka WP besar, tetapi kalau kita bentuk tim bisa rugi juga. Pembentukan tim bisa telan anggaran hingga ratusan juta rupiah. Sementara meski WP ini besar, tetapi hitungannya di kisaran Rp 25 juta ke atas,a�? urainya.

Atas dasar itulah, tim eksekusiA� belum bisa digerakan. Meski, jika kondisinya memang sangat pelik, bisa dijadikan alternatif terakhir, melakukan penyitaan. Hanya saja, saat ini pihaknya masih berfikir positif, ada itikad baik dari para WP mau melunasi kewajibannya dalam waktu dekat.

a�?Bisa saja kita ungkap (siapa saja WP)nya saat ini, tapi harus ada izin dari kepala daerah,a�? cetusnya.

Syakirin menegaskan dari 15 WP yang tersisa, dua di antaranya adalah instansi milik pemerintah. Ia menyayangkan dua WP ini belum melunasi kewajibannya. Padahal, harusnya menjadi contoh baik, bagi masyarakat bagaimana seharusnya taat dan patuh pada aturan negara.

a�?Ada dua instansi pemerintah, sampai saat ini belum bayar pajak,a�? ujarnya.

Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, beberapa waktu lalu juga sudah memperingatkan pada WP melunasi kewajibannya. Jika PAD pendapatannya turun karena masih banyak WP yang enggan bayar pajak, tentu berpengaruh juga dengan pembangunan yang dicanangkan.

a�?Ya saya himbau pada pada para WP, segera tuntaskan kewajiban,a�? kata Mohan.

Para pengusaha juga diingatkan, aturan usaha yang berlaku di Kota Mataram. Mereka diminta mematuhi. Jangan sampai menjadi contoh tidak baik. Apalagi sampai mempengaruhi para pengusaha yang sudah, membayar kewajibannya dengan baik.

a�?Tunjukan jika anda adalah pengusaha yang baik,a�? sindirnya. (zad/r3)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost