Lombok Post
Headline Politika

Usung Farin, PAN Tunggu SK DPP

POTONG TUMPENG : Ketua DPW PAN NTB HM Muazzim Akbar saat memberikan potongan tumpeng kepada Sekretaris DPW PAN NTB H. Hasbullah Muis (dua dari kiri) saat merayakan HUT PAN ke-18 di Kantor DPW PAN NTB, beberapa waktu lalu.

MATARAM – Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan sudah resmi mengusung Nauvar Furqani Farinduan sebagai calon Wakil Bupati Lombok Barat. Namun, PAN belum mengeluarkan rekomendasi surat keputusan dari DPP hingga saat ini. a�?PAN rekomendasikan Nauvar Furqani Farinduan,a�? tegas Ketua DPW PAN NTB H Muazzim Akbar, kemarin (25/11).

Dikatakan, rekomendasi surat keputusan DPP mengusung Farin dipastikan secepatnya keluar. Karena PAN juga tak menginginkan posisi wakil bupati Lobar tidak terisi. Seperti diketahui, posisi wakil bupati Lobar masih kosong. Disebabkan adanya proses internal partai politik (parpol) yang belum selesai hingga saat ini.

Dari lima parpol pengusung, hanya PAN yang belum mengeluarkan rekomendasi untuk bakal calon wakil bupati Lobar. Sementara empat parpol pengusung telah mengeluarkan. Golkar dan Hanura merekomendasikan Nauvar Furqani Farinduan, Demokrat dengan Indra Jaya Usman, sedangkan PDI-P mengajukan Sardian. a�?Kita usahakan secepatnya,a�? tegasnya.

Sebelumnya, pengamat politik dari IAIN Mataram Agus menilai, jika komunikasi politik ini tidak tuntas sampai akhir 2016 diprediksi Bupati Lobar H Fauzan Khalid akan menjomblo hingga jabatannya berakhir. Meskipun menjomblo tapi tidak akan signifikan mempengaruhi efektivitas pemerintahan. Karena dalam urusan administrasi pemerintahan ada Sekretaris Daerah (Sekda).

Bahkan, ia berpandangan, lebih baik Fauzan menjomblo daripada memiliki wakil. Karena menurutnya posisi wakil lebih berorientasi pada kepentingan politik, yaitu mengisi jatah partai. a�?Sangat kecil kontribusinya untuk manajemen pemerintahan,a�? paparnya.

Agar proses pelayanan publik dan pembangunan di Lobar tidak terganggu, ia berharap bupati mampu memaksimalkan peran seluruh pejabat birokrasinya. Karena hampir 85 persen kebijakan publik dirancang dan diimplementasikan oleh birokrasi. Birokrasi juga menguasai anggaran daerah secara penuh. a�?Maka silakan Fauzan maksimalkan peran dan fungsi birokrasinya daripada berpikir tentang wakil,a�? tutupnya. (ewi/r7)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost