Lombok Post
Headline Selong

Ali BD: Lobster Tidak Akan Punah

Bupati Ali BD

SELONG – Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan melarang pengiriman benur (bayi lobster) menyita perhatian Bupati Lombok Timur (Lotim) Ali BD. Ia menilai kebijakan menteri tersebut perlu ditinjau kembali karena dirasa kurang tepat diterapkan di Indonesia.

a�?Termasuk benur lobster ini. Sekali berterlur itu ada ribuan makanya nggak akan punah,a�? kata dia saat berkunjung ke perkampungan nelayan di A�Desa ketapang Raya, Keruak.

a�?Mungkin jumlahnya saja yang berkurang karena semakin banyak yang ditangkap untuk mengisi lebih banyak mulut,a�? sambungnya.

A�Menurut Ali BD, niat menteri tersebut memang baik. Hanya saja ia menilai Menteri Susi tidak mempertimbangkan aspek kehidupan masyarakat. Dengan adanya larangan penjualan benur (baby lobster), saat ini banyak nelayan yang akhirnya gulung tikar. Karena mereka tidak lagi bisa menjual bibit lobster. Melainkan hanya bisa membudidayakan. Padahal, untuk budidiaya lobster ini dibutuhkan biaya yang tidak kecil.

a�?Itu modalnya puluhan juta. Itu pun baru bisa dipanen beberapa bulan bahkan tahunan. Sementara kita kan butuh biaya hidup sehari-hari,a�? kata Murdim, salah seorang nelayan budidaya lobster kepada koran ini beberapa waktu lalu.

Atas dasar inilah, Bupati Lotim Ali BD meminta Menteri Susi untuk menijau kembali pelarangan pengiriman bibit lobster. Karena hal ini dikatakan sangat berpengaruh bagi kehidupan para nelayan. a�?Kalau di Negara maju dan makmur, aturan tersebut memang harus diterapkan. Tapi nelayan kita di negara ini berbeda mereka masih miskin dan butuh makan ya,a�? jelasnya.

Sehingga, kebijakan pelarangan pengiriman benur menurut Ali BD kurang tepat.

Selain menyinggung masalah kebijakan larangan menjual benur lobster. Ali BD juga mengungkapkan pendapatnya terkait hukuman bagi para nelayan atau pengusaha yang tertangkap mengekspor bibit lobster.

a�?Kalau saya jadi Menteri (Susi) saya tidak akan tangkap penjual benur itu ya. Karena kan mereka cari sendiri benurnya di laut. Hukum laut itu, siapa yang menangkap ikan dia adalah pemiliknya. Tidak ada ikan itu milik menteri atau gubernur. Karena menteri atau gubernur tidak pernah menjaga ikan itu,a�? ucapnya.

Bahkan, benur-benur ini dikatakan Bupati jika tidak ditangkap oleh para nelayan banyak yang akan mati. Akibat dimakan oleh ikan lain yang ada di laut. Sehingga, ia merasa tidak masalah jika benur-benur ini dijual ataupun diekspor oleh para nelayan demi kesejahteraan hidup mereka. a�?Kalau saya, angin bisa dijual saya jual angin itu,a�? pungkasnya. (ton/r2)

Berita Lainnya

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost