Lombok Post
Praya

Desa Persiapan Diajukan ke Gubernur

Kepala BPMD Loteng Lalu Haris Munandar

PRAYAA�– Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Lombok Tengah (Loteng) merilis, desa persiapan yang sudah disetujui pemekarannya, akan diajukan ke gubernur. Tujuannya, untuk mendapatkan nomor registrasi.

a�?Dari total 26 desa yang mengajukan pemekaran, 15 desa diantaranya yang kita setujui,a�? kata Kepala BPMD Lalu Aris Munandar, kemarin(27/11).

Pengajuan pemekaran pertama, kata Aris dilaksanakan sejak tahun 2011 lalu sebanyak 16 desa. Sisanya, 10 desa di tahun 2014. Persetujuan desa persiapan sendiri dilandasi atas kajian, penelitian, penelaahan dan verifikasi syarat administrasi, kesepatan soal pembagian aset antara desa induk, dengan desa yang dimekarkan, persetujuan masyarakat dan kesepakatan tapal batas.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM itu menekankan, syarat utama dan yang paling penting diperhatikan adalah, soal batas antara desa lama, dengan yang dimekarkan. Ia tidak ingin, ada masalah sosial dikemudian hari.

Ia pun optimis, ke 15 desa yang diajukan ke meja gubernur tersebut, sudah tidak ada masalah lagi. Dasar hukumnya, yaitu pencabutan surat edaran (SE) Kemendagri Nomor 140/418/PMD, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang, desa dan keputusan Bupati Nomor 525 tahun 2011.

a�?Begitu 15 desa persiapan itu mendapatkan nomor registrasi, maka bupati akan mengangkat pejabat kepala desa (kades) sementara,a�? kata Aris.

Setelah itu, kata Aris ke 15 desa yang dimaksud, akan ditetapkan sebagai desa definitif. Cepat atau tidaknya pembentukan desa definitif, tergantung dari desa itu sendiri. Syaratnya yaitu, kesiapan infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana kantor desa, aparatur desa dan pelayanan birokrasi desa.

a�?Memang maksimalnya tiga tahun desa persiapan itu, menjadi desa definitif. Tapi, kalau bisa jangan sampai lebih dari satu tahunlah,a�? saran Aris.

Ia menambahkan, hajat utama dari pemekaran desa adalah, memperpendek dan mempercepat alur birokrasi desa, mempercepat pembangunan desa dan mempercepat kesejahteraan masyarakat desa. Bukan sebaliknya, tujuan politis dan kepentingan tertentu. a�?Mohon ini diperhatikan,a�? seru Aris.(dss/r2)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost