Lombok Post
Headline Praya

Kemana Warga Kelebuh Direlokasi?

PEMUKIMAN PENDUDUK: Inilah deretan pemukiman penduduk di Dusun Lelung Tiga Desa Kelebuh, Praya Tengah Lombok Tengah beberapa waktu lalu.

PRAYAA�– Sekda Loteng HM Nursiah mengaku telah bertemu dengan tim konsultan program land acquisition resettelement action plan (Larap) pembangunan Dam Mujur beberapa hari lalu. Pembicaraannya seputar kendala sosialiasai pengadaan lahan, pemindahan penduduk dan pemukiman warga di Desa Kelebuh, Praya Tengah Lombok Tengah (Loteng).

a�?Mereka mengusulkan, agar Pemkab menyediakan lahan relokasi penduduk,a�? kata orang nomor satu dijajaran birokrasi Loteng tersebut, kemarin (27/11).

Per kepala keluarga (KK), kata Nursiah disiapkan 5 are. Sementara, total KK di Dusun Lelung Satu, Lelung Dua, Lelung Tiga, Embung Belek, Lendangre dan Dusun Tompek di Desa Kelebuh itu sebanyak 1.400 KK.

Dengan menyiapkanA� lahan relokasi itu, lanjut Nursiah maka Pemkab secara otomatis harus menyiapkan infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana masyarakat. Sebut saja, jalan raya, masjid, lembaga pendidikan, kesehatan, jaringan listrik, telekomunikasi dan air bersih dan lainnya.

Sementara bangunan rumah warga, tekannya menjadi urusan dan tanggungjawab warga itu sendiri. a�?Itu baru usulan dari tim konsultan Larap saja. Apakah kita realisasikan atau tidak, saya akan laporkan ke Bupati,a�? katanya.

Secara teknis, tambah Nursiah hal itu akan ditangani Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM. Termasuk, tim percepatan pembangunan dam Mujur. a�?Apa yang kita lakukan ini sesuai petunjuk dan saran dari provinsi,a�? katanya.

Senada dikatakan Kepala Dinas PU dan ESDM HL Rasyidi. Menurutnya, undangan sosialisasi Larap sedang dibuat, agenda pertemuan lanjutan akan menyesuaikan jadwal Bupati HM Suhaili FT. a�?Insya Allah, dalam waktu dekat ini kita turun lagi,a�? katanya, terpisah.

Ia berharap, masyarakat di enam dusun di Desa Kelebuh pun, bisa menerima sosialisasi Larap. Salah satunya, kata Rasyidi berapa nilai uang ganti rugi yang disiapkan pemerintah. Ia menekankan, dalam proses ganti rugi itu pemerintah tidak akan menggunakan perantara. Kecuali, ada kuasa yang dilimpahkan oleh pemilik lahan.A� (dss/r2)A�

Berita Lainnya

SKD Selesai, Formasi CPNS Lowong

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Jangan Larang Anak-Anak Masuk Masjid

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost

Sukiman Ungkap Kekecawaan di Hari Pahlawan

Redaksi LombokPost