Lombok Post
Headline Metropolis

Ancaman Dishubkominfo Tak Ngefek

parkir
JAGA MOTOR: Seorang jukir di komplek perkantoran Pemkot Mataram di Lingkar Selatan saat menjaga motor di parkiran, kemarin(28/11).

MATARAM – Aksi penertiban yang dilakukan Dishubkominfo Kota Mataram terhadap para petugas parkir tak banyak memberikan pengaruh. Petugas-petugas resmi yang sudah diingatkan untuk memberikan karcis nyatanya tak mematuhi instruksi SKPD dibawah pimpinan H Khalid tersebut.

“Belum ngefek, saya masih bayar lebih dari seharusnya,a�? keluh Rasyid, salah satu warga yang mengatakan kerap membayar Rp 2000 untuk sekali parkir.

Lombok Post lantas menelusuri sejumlah area parkir yang seharusnya sudah menjalankan aturan. Yang pertama adalah area parkir di komplek perkantoran Pemkot Mataram di Lingkar Selatan.

Saat memberikan uang pecahan Rp 10 ribu, juru parkir berseragam resmi hanya memberikan kembalian Rp 8.000 saja. Makin membuat kesal lantaran setelah menerima bayaran, si petugas buru-buru pergi tanpa membantu pemilik kendaraan yang terjepit motornya di lokasi parkir.

Koran ini lantas bergerak menuju dua lokasi parkir lainnya yang sudah pernah ditertibkan Dishubkominfo Kota Mataram. Yang pertama di sebuah lokasi parkir di samping RSUD Kota Mataram dan yang kedua di sebuah gerai swalayan modern di Jalan Panji Tilar.

Di dua lokasi itu, tak ada satu pun petugas yang memberikan karcis sesuai arahan yang pernah diberikan. Padahal sebelumnya, Kadis H Khalid pernah mengingatkan agar setiap petugas memberikan karcis pada pengendara.

Tidak hanya itu, dalam arahannya ia meminta setiap juru parkir mengatur kendaraan dengan baik, mengenakan seragam resmi, tak menarik bayaran lebih dari seharusnya, serta memberikan pelayanan prima.

“Karcis itu wajib, harganya Rp 1.000,a�? pesannya pada setiap juru parkir yang ditemui ketika menggelar operasi beberapa waktu lalu.

Sayangnya pengawasan yang kurang pasca operasi membuat petugas kembali pada kebiasaan lama. Tak memberikan karcis, dan meminta bayaran lebih. Tentu saja hal itu berdampak pada pemasukan kas daerah yang tak terdata dengan lengkap. Selain itu, masyarakat juga sudah pasti dirugikan dengan sikap para jukir ini. (yuk/r5)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost