Lombok Post
Tanjung

KLU Memang Top!

rusman-sir
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) NTB Rusman

MATARAM – Pengelolaan dana desa tahun depan harus lebih fokus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk itu, semua desa di NTB diharapkan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar roda ekonomi di desa bergerak cepat.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) NTB Rusman mengatakan, semangat ini tertuang dalam Nawacita Presiden Joko Widodo yang ketiga. Yakni, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan, pembangunan desa adalah untuk menyejahterakan masyarakat, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan.

Dengan dana desa yang sekian banyak, ia berharap anggaran tersebut dikelola untuk pemberdayaan ekonomi. Selain itu, untuk mendukung ekonomi desa dalam bentuk alat dan fasilitas bagi kelompok-kelompok ekonomi. Rencananya, dana desa dari pusat akan bertambah dari Rp 46,8 triliun menjadi Rp 60 triliun. Tapi saat ini, pengelolaan dana desa memang masih fokus perbaikan infrastruktur, sehingga ke depan akan diarahkan menuju pemberdayaan. “Kami di tahun 2017 kami mendorong semua kepala desa untuk memperkuat pemberdayaan kelompok-kelompok ekonomi,a�? katanya.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo juga meminta agar semua desa membentuk BUMDes. Dari 995 desa di NTB, 426 diantaranya sudah punya BUMDes. Dari 426 BUMDes tersebut, yang aktif hanya 220 saja. Untuk itu, target di 2017 adalah mendorong BUMDes yang ada agar hidup dan aktif kembali.

Terhadap desa yang belum, pihaknya akan melakukan pendataan dan pendampingan untuk menggali potensi apa yang bisa dikembangkan sebelum membangun BUMDes. Sebab BPMPD tidak ingin desa hanya sekadar membangun badan usaha tapi tidak jalan. “Kami melakukan pendekatan kepada kabupaten melalui DPRD-nya,a�? katanya.

Upaya ini membuahkan hasil, tahun depan Kabupaten Lombok Utara akan mengalokasikan Rp 100 juta per BUMDes dari APBD. Kebijakan ini merupakan langkah maju untuk mendorong pembangunan dari desa. Selain KLU, Pemprov NTB juga sedang mendorong kabupaten lain seperti Kabupatan Sumbawa Barat (KSB).

Menurutnya, keberadaan BUMDes ini sangat penting. Karena bisa menjadi holding company yang bisa membangun unit-unit usaha di desa. Jika perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di desa, maka ia yakin desa di NTB akan menjadi desa maju.

Karena jika Pemprov NTB yang mewajibkan akan sangat sulit. Dari sisi kewenangan sangat lemah. Pemprov fungsinya hanya melakukan pembinaan dan pengawasan, tapi fungsi ini perlu diperkuat karena pemprov tidak mengontrol dana desa yang dicairkan ke kabupaten.

Rusman mengungkapkan, desa di NTB saat ini masih dalam posisi berkembang. Sehingga yang harus dikejar adalah menjadi desa maju dulu. a�?Saya optimis lima tahun ke depan NTB akan menjai desa maju dan mungkin akan jadi desa sejahtera,a�? katanya. (ili/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost