Politika

Putusan PTUN Harus Dipatuhi

MATARAM – Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Surat Keputusan (SK) Menkum HAM tentang pengesahan kepengurusan PPP kubu Romahurmuzy disambut antusias oleh PPP kubu Djan Faridz NTB. A�a�?Putusan hukum harus dipatuhi dan dilakukan,a�? tegas Ketua PPP NTB kubu Djan Faridz, H Muhammad, kemarin (28/11).

Menurutnya, tidak ada alasan bagi Menkum HAM untuk tidak mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. a�?Sehingga sejatinya, putusan hukum harus dipatuhi pemerintah melalui Menkum HAM,a�? ucapnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua PPP NTB kubu Romi, Nurdin Ranggabarani mengatakan, PPP kubu Romi akan melakukan banding terhadap putusan tersebut. Karena menganggap SK kepengurusannya sah di mata hukum. Menyinggung langkah itu, Muhammad menilai PPP kubu Romi belum melihat hasil putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan kubu Djan. a�?Baca dulu putusannya,a�? imbuh Muhammad.

Dijelaskan, berdasarkan isi putusan, lanjut dia, pertama membatalkan SK Muktamar VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur pada April 2016 lalu. Kedua, mewajibkan pada tergugat yakni Menkum HAM untuk mencabut SK kepengurusan PPP kubu Romi. Ketiga, mewajibkan Menkum HAM untuk mematuhi SK kepengurusan PPP kubu Djan Faridz.

Dengan demikian jika akan banding, maka yang melakukannya adalah pihak tergugat yaitu Menkum HAM. Jika Menkum HAM melakukan banding maka akan semakin panjang proses hukum yang akan dijalani. a�?Jadi yang berhak banding adalah Menkum HAM,a�? pungkasnya. (ewi/r7)

Related posts

Membangun Rumah Budaya, Menduniakan Pariwisata NTB

Iklan Lombok Post

ALI BD Paling Kaya Diantara Kandidat Lain di Pilgub 2018

Redaksi Lombok Post

Reposisi Bikin Kader PKB Panas Dingin

Redaksi Lombok post