Lombok Post
Metropolis

Pengendara Diminta Kritis

parkir
TANPA KARCIS: Seorang juru parkir berseragam resmi mengambl bayaran pemilik kendaraan, namun tak memberikan karcis sesuai aturan, Kamis (1/12).

MATARAM – Masih maraknya praktik parkir tanpa memberikan karcis sesuai aturan berpotensi membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) menguap. Tanpa karcis, jelas uang yang dibayarkan pemilik kendaraan tak tercatat dan bisa saja diselewengkan oknum tukang parkir.

“Karena itu saya minta masyarakat kritis,a�? kata Kadis Hubkominfo Kota Mataram H Khalid, kemarin(1/12).

Permintaannya itu disampaikan lantaran hingga kini masih banyak petugas parkir resmi yang tak memberikan karcis pada masyarakat. Tak sedikit dari mereka bahkan mengambil bayaran lebiham

Misalnya untuk sepeda motor, yang tarif parkirnya Rp 1.000 kerap dihargakan Rp 2.000 bahkan lebih. “Masyarakat kasilah uang pas, minta juga kacis,a�? pesannya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah petugas memang seolah sengaja mengabaikan aturan baru terkait pemberian karcis tersebut. Tujuannya jelas, mereka tak ingin pendapatan aslinya diketahui dan tak ingin setorannya pada daerah meningkat.

Praktik tersebut dilakukan bahkan oleh petugas-petugas resmi berseragam. a�?Tidak ada di kasi karcis,a�? kata Saleh, salah seorang warga.

Temuan Lombok Post menunjukkan mereka yang sudah diingatkan, diberi arahan langsung, bahkan sempat mendapat peringatan kembali pada pola lama. Tidak ada karcis, jika diberikan uang pecahan besar kerap memberi kembalian kurang adalah pola lama yang kini kembali dilakukan.

Sejumlah petugas parkir juga tak mengatur kendaraan sebagaimana mestinya. Mereka baru mendatangi pemilik kendaraan saat hendak pergi hanya untuk meminta uang bayaran. a�?Kalau ada yang tak pas, masyarakat jangan diam, kritisi, tegur, bila perlu marahi,a�? pesannya.

Anggota DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji mengatakan, masyarakat tak boleh hanya berharap pada kinerja pemerintah. Merekalah sesungguhnya pihak yang paling mungkin melakukan pengawasan, karena bertemu langsung dengan para juru parkir.

“Kalau tak ada karcis ya tak usah bayar, itu konsekuensinya,a�? kata Misban.

Jika hal tersebut tak digalakkan semua pihak, dia meyakini pola penerapan karcis akan gagal. Dilain pihak, ia meminta pemerintah lebih aktif melakukan pengawasan, bahkan penindakan jika perlu.

Keterbatasan personil menurutnya tak boleh dijadikan alasan membiarkan kesewenang-wenangan oknum petugas parkir. a�?Masyarakat mengawasi, dishub kerja keras juga dong,a�? pungkasnya. (yuk/r5)

Berita Lainnya

Zul-Rohmi Perlu Banyak Sosialisasi

Redaksi Lombok Post

Mengejar Mimpi Jadi Daerah Industri

Redaksi Lombok Post

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost