Lombok Post
Sudut Pandang

Berlomba Aksi, Berunjuk Kekuatan

AKHIRA�– akhir ini masyarakat Indonesia dipertontonkan berbagai aksi dengan tema berbeda yang menghadirkan massa dalam jumlah yang tidak sedikit. Setidaknya ada lima aksi yang telah berlangsung dalam dua bulan terakhir, yaitu; Aksi Bela Islam 411 (4 November 2016), Parade Bhinneka Tunggal Ika (19 November 2016), Apel Kebangsaan bertajuk a�?Nusantara Bersatua�? (30 November 2016), Aksi Super Damai Bela Islam 212 (2 Desember 2016), dan terakhir aksi Kita Indonesia 412 (4 Desember 2016).

Masing-masing aksi memiliki motivasi berbeda dengan aktor dan inisiator berlainan. Sumber persoalan dari lomba aksi adalah dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Perilaku tidak terpuji inilah yang memicu aksi bela Islam dan aksi mengawal fatwa MUI yang secara masif telah dilakukan tanggal 4 November dan 2 Desember di akhir tahun 2016 ini. Aksi pertama (411) menuntut proses hukum terhadap Ahok dan aksi kedua (212) meminta Ahok ditahan.

Kedua aksi di atas ditengarai telah memicu paling tidak tiga aksi lainnya (baik yang diinisiasi pemerintah maupun diprakarsai kelompok yang berseberangan dengan aksi bela Islam). Parade Bhinneka Tunggal Ika misalnya, tidak terbantahkan sebagai parade reaktif atas aksi bela Islam 4 November 2016.

Aksi ini disponsori orang-orang yang menilai bahwa aksi 411 tidak mencerminkan ke-bhinneka tunggal ika-an. Kekhawatiran adanya perpecahan di antara warga yang telah a�?berbalas pantuna�� untuk beraksi sebelumnya, membuat pemerintah (terutama Panglima TNI) mengambil inisiatif untuk menggelar Apel Kebangsaan bertajuk a�?Nusantara Bersatua�? pada 30 November 2016. Namun apel akbar yang dilakukan serentak di semua wilayah Indonesia tersebut tidak mampu menghalangi aksi bela Islam 2 Desember 2016, dengan tuntutan a�?penjarakan Ahoka�?.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, reaksi terhadap aksi super damai 212 tersebut muncul dengan agenda aksi bertajuk a�?Kita Indonesiaa�? pada 4 Desember 2016.

Aksi berbalas pantun seperti di atas telah menggiring terjadinya polarisasi kelompok dan gerakan di antara warga negara. Klaim keabsahan gerakan masing-masing juga menjadi justifikasi yang menyertai setiap aksi yang dilakukan. Polarisasi kelompok dalam aksi berbalas pantun di akhir tahun 2016 ini juga telah menggiring mereka ke ranah adu kekuatan kuantitatif dengan berlomba menghadirkan massa sebanyak-banyaknya.

Setiap kelompok aksi ingin menunjukkan kemenangan aksinya dengan indikator kuantitatif (jumlah) massa yang hadir. Ukuran dan indikator ini menjadi standar dasar dalam menilai kekuatan aksi manapun. Sehingga apapun dilakukan untuk mewujudkan kriteria ini, seperti mendatangkan massa bayaran, dan menggunakan tangan kekuasaan untuk mengintimidasi bawahan atau karyawan.

Cara dan proses seperti inilah yang antara lain membedakan antara aksi a�?Kita Indonesiaa�? dengan aksi superdamai 212 (peserta aksi hadir atas panggilan hati nurani yang dipicu oleh adanya penistaan agama oleh Ahok).

Kompetisi dan pertarungan antarkelompok aksi juga telah merambah jauh dari hal yang sekedar kuantitatif peserta aksi. Pertarungan di konteks kualitatif aksi juga turut mewarnai perdebatan di antara mereka. Ketertiban peserta aksi, kesopanan saat berdemonstrasi, keramahan terhadap lingkungan (seperti perawatan taman dan kepedulian atas kebersihan), serta berbagai ukuran kualitatif lainnya telah menjadi bahan kampanye dari setiap aksi yang dilakukan masing-masing kelompok.

Unjuk kekuatan aksi tidak berhenti di lapangan, tetapi berlanjut pada arena maya. Publikasi dan pencitraan lewat media massa dan media sosial menjadi arena pertarungan antarkelompok aksi (pra, saat, dan pasca aksi). Pertarungan wacana menjelang aksi menjadi debat panjang antarkelompok aksi. Publikasi di media sosial semakin tidak terkontrol, sehingga perbedaan antara informasi yang benar dan hoax menjadi kabur.

Polarisasi dan rivalitas antarkelompok aksi dilanggengkan oleh kehadiran media massa yang terkesan mengambil posisi dari kompetisi aksi yang tengah berlangsung. Media ikut terpolarisasi dalam dua posisi. Dari cara dan pilihan konten pemberitaannya, terindentifikasi dengan jelas media massa pendukung masing-masing kelompok aksi. Polarisasi media pendukung dan a�?lawana�? juga telah dipahami sebagian besar peserta aksi, sehingga tidak heran bila ada media massa tertentu yang ditolak atau diusir oleh peserta aksi karena dianggap tidak netral dalam memberitakan aksi.

Lomba aksi dan unjuk kekuatan yang diperlihatkan dua kelompok yang berbeda melihat persoalan penistaan agama yang dilakukan Ahok akhir-akhir ini tidak selamanya berdampak negatif. Aksi yang kompetitif membuat setiap kelompok memenejnya secara baik karena mereka sadar bahwa apa yang dilakukannya menjadi perhatian dari rival aksinya (termasuk media massa yang tidak objektifA� atau media partisan).

Oleh karena itu, upaya memperbaiki kualitas aksi yang antara lain dimotivasi oleh rivalitas menjadi tanda baik untuk memperbaiki kualitas aksi ke depan. Cara-cara demonstrasi yang santun, tertib dan demokratis seperti yang dilakukan peserta aksi bela Islam 212 layak dipertahankan, sehingga demo di Indonesia tidak menjadi momok bagi investor atau siapapun.

Bahkan bila cara yang sama dibudayakan, maka demo dan aksi seperti saat gerakan bela Islam 212 dapat dijadikan sebagai wisata demokrasi atau wisata politik.

Aksi super damai yang sudah ditunjukkan masyarakat pada 2 Desember 2016 silam harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan konsolidasi pergerakan ke arah yang lebih baik. Konsolidasi ke depan tetap harus diniatkan untuk menghadirkan kekuatan bersama, langka berjamaah dalam mengisi agenda-agenda politik formal seperti seperti dukungan pada parpol dan calon anggota legislatif saat pemilu, atau support bagi calon kepala daerah kala pilkada digelar.

Konsolidasi dalam konteks ini dinilai kontributif dalam memberi perubahan arah kehidupan politik bernegara dan berdaerah. Sangat disayangkan bila konsolidasi terhenti pasca aksi bertajuk bela Islam dilakukan. Aksi yang berlangsung di awal Desember 2016 kemarin dapat menjadi mikroskop untuk mengidentifikasi mana kawan dan mana a�?lawana�� politik; mana parpol yang layak didukung dan partai politik mana yang harus a�?di-black list (tidak dipilih) saat pemilu.

Lomba aksi juga akan mengeliminasi kelompok gerakan yang merusak dan komunitas aksi yang tidak demokratis. Mereka akan malu dengan penilain masyarakat, dan akan berpikir panjang bila akan mengulangi aksi tidak beretika dan anti-demokrasi-nya. Kalau pun mereka akan turun kembali, diprediksi akan memperbaiki kualitas aksinya.

Apalagi mereka sadar bahwa media sosial dan media konvensional selalu siap merekam dan mempublikasi setiap perilaku aksi para demonstran. Bila kompetisi aksi seperti ini berefek pada pembenahan kualitas aksi setiap kelompok, maka akan ketemu pola aksi yang sama-sama berorientasi pada kualitas aksi yang lebih baik, hingga berkontribusi bagi terciptanya kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi masyarakat Indonesia. Semoga…(r8)

Berita Lainnya

Sudah Ikhlaskah Nonpribumi Berindonesia?

Redaksi Lombok Post

Universitas Islam Negeri (UIN) dan Spirit a�?DNAa�? Baru

Redaksi Lombok Post

Selamat Jalan Pengawal Budaya Mbojo

Redaksi Lombok post

Melawan Musuh Bangsa

Redaksi Lombok post

Media Sosial dan Ruang Publik

Redaksi Lombok post

Makna Simbolik Kunjungan Raja Salman

Redaksi Lombok post

Pendidikan Nirkekerasan

Redaksi Lombok post

Kasih Sayang yang Tidak Mengenal Hari

Redaksi Lombok post

Habib Rizieq: Antara Benci dan Rindu

Redaksi Lombok post