Lombok Post
Selong

Kejari : Penanganan kasus tetap Jalan

kajari-selong-1
Kajari Selong, Cahyo Hananto

SELONG – Penanganan kasus dugaan kepemilikan sertifikat hak milik lahan di kawasan hutan lindung Sekaroh, Jerowaru, Lombok Timur (Lotim) terkesan diam di tempat. Kasus ini cukup lama ditangani namun belum ada titik terang. Meski demikian, Kajari Selong, Cahyo Hananto menolak anggapan penanganan kasus sekaroh jalan ditempat.

a�?Perkara masih jalan. Jangan dikatakan mangkrak atau jalan ditempat. Ini tetap jalan,a�? terangnya kepada Lombok Post usai bertandang ke Polres Lotim, kemarin (5/12).

Ia beralasan, lamanya penanganan kasus sekaroh bukan dari Kejaksaan semata. Namun ada beberapa hal yang ditangani lembaga lain yang harus ditunggu kejaksaan

A�a�?Kendalanya kami belum final melakukan komunikasi dengan kementrian kehutanan. Dengan BPN juga belum. Saya juga nunggu,a�? akunya.

Dari hasil komunikasi dengan BPN, Cahyo mendapat informasi lebih dari 20 sertifikat yang dikeluarkan di kawasan hutan lindung Sekaroh. Kemajuan yang didapat saat ini hanya komunikasi yang terus berjalan. a�?Itu adalah kemajuan meskipun belum ada hasil dari komunikasi itu. Mereka masih menghitung,a�? ungkapnya.

Terkait kabar adanya kepemilikan sertifikat oleh salah seorang pejabat pemerintah, Kajari mengaku saat ini belum tahu informasi tersebut. a�?Nggak tahu saya kalau itu,a�? ucapnya.

Untuk menangani kasus Sekaroh ini, Pemprov NTB membentuk tim khusus (timsus). Tim ini dikomandani Asisten I Setda NTB Agus Patria dengan melibatkan Dinas Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB.

Tim ini sudah mulai mengumpulkan data-data terkait pengelolaan hutan lindung Sekaroh. Terkait hal ini Agus Patira mengungkapkan, ada beberapa berkas yang sudah didapatkan. Diantaranya, peta kawasan hutan Sekaroh, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 418/KPTS-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di NTB seluas 1.021.566 hektare, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/KPTS-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan.

Selain itu ada Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 497 tahun 1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Hutan di Kabupaten se-NTB. Berita acara tata batas Kelompok Hutan Sekaroh, Kecamatan Keruak Lombok Timur tanggal 14 Maret 1992. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan lainnya.

a�?Semua berkas ini akan kami pelajari dulu secara utuh,a�? kata Agus.

Hingga saat ini, pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan atas berkas yang sudah didapatkan ini. Sebab pemerintah perlu mencermati aturan-aturan tersebut dengan lebih teliti. Tapi jika merujuk pada beberapa dokumen seperti berita acara tata batas Kelompok Hutan Sekaroh tanggal 14 Maret 1992 yang disepakati bersama, maka sertifikat yang diterbitkan di atas tahun 1990-an dianggap tidak memenuhi syarat. a�?Ketika sertifikat sudah terbit dan ditemukan syarat formalnya tidak terpenuhi maka cukup beralasan kita minta BPN untuk membatalkan,a�? ujarnya beberapa waktu lalu. (ton/r2)

Berita Lainnya

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

Ditilang, Siswa Madrasah Nangis Minta Pulang

Redaksi LombokPost

SKD Selesai, Banyak Formasi CPNS Lowong

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Cegah Kematian Ibu Hamil dan Bayi

Redaksi LombokPost

ADBMI Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost

Sukiman Ungkap Kekecawaan di Hari Pahlawan

Redaksi LombokPost