Lombok Post
Metropolis

Kepala Daerah Bisa Dipidanakan

pending-sir
Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana

MATARAM – Alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan serius ketahanan pangan di Indonesia. Kementerian Pertanian mencatat, setiap tahun terjadi alih fungsi lahan sekitar 90 hingga 100 ribu hektare.

Di sisi lain, kemampuan untuk cetak sawah baru 87 hingga 130 ribu hektare per tahun. Tetapi kualitas cetak sawah baru belum bisa sebaik sawah yang digantikan. “Itu butuh waktu empat sampai lima tahun agar bisa ditanami,a�? kata Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana usai seminar nasional revolusi pangan di Mataram, kemarin (5/12).

Untuk mengatasi hal ini, ia berharap semua kepala daerah memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi lahan pertanian. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yang tegas. Jangan sampai hanya bisa menyelesaikan semua dengan lisan, akhirnya melakukan sesuatu secara instan.

Terkait kebutuhan investasi, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sudah jelas mengatur hal ini. Filosofi dari undang-undang tersebut adalah melakukan perluasan lahan pertanian.

Siapapun baik pengusaha maupun pemerintah yang melakukan pengalihan fungsi lahan pertanian,A� maka dia harus mengganti tiga kali lipat dari lahan yang dialihfungsikan. Jika dilakukan oleh kepala daerah, undang-undang juga jelas mengatur sanksinya. “Pengambil kebijakan bisa dipindanakan,a�? katanya.

Meski pun di NTB sektor pariwisata dianggap paling menjanjikan, namun masalah pangan harus tetap diutamakan. Pengembangan pariwisata tidak bisa dijadikan alasan untuk menghilangkan lahan pertanian. Kuncinya saat ini adalah komitmen kepala daerah, regulasi pusat sudah jelas, tinggal ditindaklanjuti masing-masing daerah dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing. Jika tidak sesuai dengan peruntukan secara nasional, maka tidak boleh diberikan meski dengan alasan investasi.

Secara nasional pemerintah saat ini memiliki luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebesar 8,1 juta hektare. Jika terjadi alih fungsi lahan yang bertentangan dengan aturan pusat, tentu kementerian pertanian akan menindaknya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Muslim Masih Duduk Manis

Redaksi LombokPost

Bahagia Setelah Miliki Kantor Tetap

Redaksi LombokPost

Rusunawa Nelayan Terkendala Lahan

Redaksi LombokPost

Panel Limit, Risha Krodit

Redaksi LombokPost

Jabatan Muslim Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Janji Manis Jadup Bernilai Rp 4,58 M

Redaksi LombokPost

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost